Jakarta, POJOKSATU.id - Gagasan Indonesia memiliki tiga wakil presiden yang diusulkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin memunculkan perdebatan mengenai desain kepemimpinan nasional.
Salah satu persoalan yang langsung disorot adalah ketentuan konstitusi yang saat ini hanya mengatur satu orang wakil presiden.
Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan, "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden."
Ketentuan tersebut menjadi dasar Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai gagasan tiga wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu bahkan menyebut usulan tersebut tidak sejalan dengan teori dan logika ketatanegaraan.
"Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial," kata Doli saat dihubungi, Sabtu, 21 November 2026.
Doli juga mengingatkan pentingnya membedakan pengertian negara dengan lembaga negara.
Menurutnya, kedua istilah itu memiliki kedudukan berbeda dalam sistem ketatanegaraan sehingga tidak bisa disamakan ketika membicarakan struktur pemerintahan.
"Mungkin saudara Sultan sedang mengenang pada saat pemilihan satu paket sebagai Ketua DPD atau pada saat menyusun makalah di bangku sekolah dulu. Harus dibedakan antara 'negara' dengan 'lembaga negara'. Itu sesuatu yang sangat berbeda," ucap Doli.
Tiga Wapres Diusulkan Berkantor di Wilayah Berbeda
Di sisi lain, Sultan memiliki alasan tersendiri di balik gagasan penambahan jumlah wakil presiden.
Dia menilai luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya persoalan setiap daerah membutuhkan pola kepemimpinan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih dekat.
Sultan mengusulkan agar tiga wakil presiden nantinya dapat berkantor di wilayah berbeda, yakni Sumatera untuk kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan untuk bagian tengah, dan Papua untuk bagian timur.
Dengan pembagian tersebut, masing-masing wakil presiden diharapkan bisa membantu mengawasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah.
"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," ujar Sultan pada Kamis, 19 November 2026.
Dia mengatakan Indonesia memiliki kondisi geografis dan sosial yang kompleks.
Setiap kawasan, menurutnya, menghadapi tantangan serta kebutuhan pembangunan yang tidak selalu sama.
"Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," tuturnya.
Sultan juga menyebut gagasan tersebut bukan pertama kali disampaikan.
Wacana itu telah dilontarkannya sejak 2019 dan kembali diangkat ketika Indonesia tengah membicarakan sosok pengganti wakil presiden.
Respons Partai Politik
Selain mendapat tanggapan dari Doli, usulan tersebut juga direspons Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Namun, Bahlil memilih tidak memberikan banyak komentar karena menurutnya belum pernah ada pembahasan mengenai wacana tiga wakil presiden.
Dengan demikian, gagasan Sultan masih berada pada tahap wacana dan belum menjadi kebijakan atau ketentuan pemerintahan.
Perdebatan ini juga muncul di tengah dinamika pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November lalu.***






