JAKARTA, POJOKSATU.id - Rencana sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk menentukan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 mendapat sorotan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menanggapi hal tersebut, Panitia Ad Hoc MPR menyatakan akan mempelajari berbagai pandangan yang muncul, termasuk keberatan Mahfud mengenai kemungkinan tidak sahnya pelaksanaan sidang apabila tetap digelar sesuai agenda.

Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR, Abidin Fikri, menyampaikan bahwa setiap masukan publik akan diperhatikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan tata cara pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR," kata Abidin.

Abidin mengungkapkan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui rapat Panitia Ad Hoc yang telah dijadwalkan pada Senin (23/11/2026).

Rapat tersebut nantinya akan mengacu pada berbagai regulasi yang berkaitan dengan proses pengisian jabatan wapres, di antaranya konstitusi, UU MD3, serta peraturan tata tertib MPR.

"Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, Konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan anggota Panitia Ad Hoc MPR, Ahmad Irawan. Ia menegaskan bahwa proses pengisian posisi wakil presiden yang kosong harus berpedoman pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres.

Dalam sidang itu, anggota MPR akan menentukan satu dari dua kandidat yang sebelumnya diajukan oleh Presiden.

Irawan menambahkan, perbedaan penafsiran mengenai penghitungan waktu sebagaimana disampaikan Mahfud akan menjadi salah satu materi yang dibicarakan dalam forum Panitia Ad Hoc maupun rapat gabungan.

"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," kata Irawan.

Kendati demikian, MPR belum menetapkan perubahan terhadap agenda sidang paripurna yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Dalam agenda tersebut, MPR akan melaksanakan rangkaian proses pemilihan, penetapan, serta pelantikan wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan Rapat Gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," tuturnya.

Mahfud MD Persoalkan Penghitungan 14 Hari Kerja

Sebelumnya, Mahfud MD meminta MPR mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026.

Menurut Mahfud, terdapat ketidaksesuaian dalam penghitungan batas waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengirimkan dua kandidat wapres kepada MPR.

Ia menjelaskan, nama-nama calon pengganti wakil presiden seharusnya sudah diterima MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang berlangsung. Jika merujuk pada jadwal 9 Desember, batas penyerahan tersebut jatuh pada Kamis (19/11/2026).

Mahfud menilai penghitungan yang menempatkan 25 November sebagai batas akhir penyerahan nama calon wapres tidak tepat.

Pasalnya, ketentuan 14 hari yang dimaksud harus dihitung berdasarkan hari kerja, bukan keseluruhan hari kalender.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujar Mahfud.

Ia mendasarkan pendapatnya pada UU MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Kedua regulasi tersebut menggunakan pengertian hari kerja dalam ketentuan yang berkaitan dengan tenggat waktu.

Penegasan mengenai definisi tersebut juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Tata Tertib MPR yang menyatakan, "Hari adalah hari kerja."

Dengan mengacu pada aturan itu, Mahfud memperingatkan bahwa pelaksanaan sidang pada 9 Desember dapat menimbulkan persoalan hukum apabila perhitungan tenggat pengajuan calon wapres tidak sesuai ketentuan.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar jadwal paripurna ditetapkan kembali dengan menghitung 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama kandidat dari Presiden.

"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja," ujarnya.***