POJOKSATU.ID, JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara soal resmi dicabutnya surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yusril, pencabutan tersebut merupakan eksekusi wajib atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Pencabutan itu secara resmi tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menekankan bahwa langkah Kemendikdasmen itu bukan sekadar urusan administrasi biasa, melainkan bentuk kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap amar putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dengan dicabutnya suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut, Yusril memastikan seluruh pintu perlawanan hukum sudah tertutup rapat. Ia juga menjelaskan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintah yang berstatus sebagai tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Lebih jauh, pakar hukum tata negara ini memberikan peringatan serius mengenai nasib kursi Wakil Presiden yang kini diduduki Gibran. Pasalnya, batalnya penyetaraan pendidikan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan syarat konstitusional pencalonan.
Yusril menilai, apabila syarat pendidikan dinyatakan gugur akibat pencabutan suket, maka sejak awal Gibran dianggap tidak memenuhi kualifikasi pendidikan untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.
"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," cetus Yusril.
Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang diteken oleh Tatang Muttaqin, suket penyetaraan ijazah tertanggal 6 Agustus 2019 itu resmi ditarik dari peredaran dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas (asas erga omnes).
Langkah eksekusi ini menyusul langkah Mahkamah Agung (MA) yang telah memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusan yang telah diminutasi tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal dan memerintahkan pembatalan suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka***
