POJOKSATU.id, JAKARTA - Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai menguatnya wacana keamanan nasional dalam ruang publik belakangan ini perlu dibaca secara kritis.

Peneliti ini mengingatkan agar isu keamanan tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan.

Gian juga menyoroti posisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai ‘menteri banyak urusan’ di era Presiden Prabowo Subianto.

"Jika Kementerian Pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian, Kamis (12/3/2026).

Baca Juga: Ada 2.937 Perguruan Tinggi di Indonesia, Sebanyak 119 PTN Bisa Dipilih di SNBT 2026

Menurut Gian, narasi keamanan memang sering menjadi instrumen yang efektif dalam praktik politik modern.

Isu ancaman dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.

Karena itu, ia tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik juga memiliki keterkaitan dengan dinamika politik jangka menengah, termasuk kontestasi menuju Pemilihan Presiden 2029.

"Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis," terangnya.

Baca Juga: Tamparan Mojtaba

Dia juga menyinggung ruang gerak Kementerian Pertahanan terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan.

Padahal diskursus ancaman keamanan nasional muncul dan mendominasi percakapan publik.

"Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.***