CIREBON, POJOKSATU.ID - Nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, semakin mencuat dalam bursa kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Pengamat politik Heru Subagia menilai, Dasco merupakan salah satu figur yang paling rasional untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan pada 2029.
Menurut Heru, menariknya, penguatan nama Dasco justru terjadi setelah sebelumnya politikus Partai Gerindra tersebut sempat membantah isu pencalonan dirinya sebagai pengganti Gibran.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada 12 November 2026. Kondisi tersebut membuka proses politik dan konstitusional untuk mengisi posisi RI-2.
Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan bertemu dengan para ketua umum partai politik koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses penjaringan nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan kepada MPR.
Heru mengatakan, penolakan Dasco terhadap isu pencalonan dirinya sebelum Gibran mengundurkan diri justru dapat dilihat sebagai bentuk etika politik.
Pada 4 November 2026, ketika isu mengenai posisi Wakil Presiden masih sebatas wacana, Dasco secara tegas membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan posisi tersebut.
Saat itu, Dasco menyebut isu pencalonan dirinya sebagai hoaks yang sengaja digulirkan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain yang tengah berkembang.
Sikap tersebut, kata Heru, menunjukkan bahwa Dasco tidak ingin memanfaatkan situasi politik untuk mengambil alih posisi Wakil Presiden yang saat itu masih sah dijabat Gibran.
“Penolakan Dasco sebelum Gibran mundur justru menunjukkan bahwa dirinya tidak bermanuver untuk merebut posisi Wakil Presiden,” kata Heru dalam analisis politiknya.
Menurut dia, situasi berubah setelah Gibran secara resmi mengajukan pengunduran diri. Dengan demikian, pembicaraan mengenai figur pengganti Wakil Presiden kini berada dalam konteks proses ketatanegaraan, bukan lagi isu perebutan kekuasaan.
Penguatan nama Dasco juga disebut tidak hanya berasal dari internal Partai Gerindra. Sejumlah kelompok relawan pendukung Gibran disebut turut mengusulkan Dasco sebagai figur yang dinilai mampu melanjutkan kesinambungan pemerintahan Prabowo.
Heru menilai dukungan tersebut menjadi indikasi bahwa Dasco memiliki tingkat penerimaan yang cukup luas, termasuk di kalangan yang sebelumnya berada di belakang Gibran.
Menurutnya, posisi tersebut membuat Dasco berpotensi menjadi figur kompromi yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menghindari gejolak politik di tingkat akar rumput.
Faktor lain yang dinilai memperkuat posisi Dasco adalah pengalaman panjangnya di parlemen.
Dasco telah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI selama dua periode, yakni 2019-2024 dan 2024-2029. Pengalaman tersebut membuatnya dinilai memiliki jaringan komunikasi yang luas dengan berbagai fraksi di DPR.
Heru menyebut kemampuan komunikasi lintas partai menjadi modal penting apabila Dasco nantinya dipilih sebagai Wakil Presiden.
Terlebih, proses pengisian jabatan Wakil Presiden akan melibatkan DPR dan MPR sehingga dibutuhkan figur yang memahami dinamika parlemen sekaligus mampu membangun komunikasi politik dengan berbagai kekuatan.
“Presiden membutuhkan wakil yang tidak hanya loyal, tetapi juga memahami bagaimana membangun komunikasi politik dengan parlemen,” ujarnya.
Heru juga menilai pemilihan Dasco berpotensi mengurangi persaingan antarpartai koalisi.
Sejumlah ketua umum maupun tokoh partai politik koalisi seperti Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, hingga Bahlil Lahadalia dari Golkar disebut memiliki kapasitas untuk masuk dalam bursa.
Namun, apabila salah satu kader partai tersebut dipilih, potensi munculnya tarik-menarik kepentingan antarpartai dinilai tetap terbuka.
Berbeda dengan Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo.
Karena itu, Heru menilai Dasco dapat menjadi pilihan yang relatif lebih mudah diterima sebagai representasi langsung partai Presiden tanpa harus memunculkan kompetisi baru di antara partai koalisi.
Selain pengalaman politik, Dasco juga dinilai memiliki latar belakang akademik yang mendukung kapasitasnya sebagai calon pemimpin nasional.
Dasco diketahui memiliki latar belakang pendidikan teknik elektro serta menempuh pendidikan sarjana, magister hingga doktor di bidang hukum.
Ia juga dikukuhkan sebagai profesor bidang ilmu hukum pada 2022 dan pernah dipercaya menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI).
Kombinasi pengalaman politik, kepemimpinan organisasi dan latar belakang akademik tersebut dinilai menjadi modal tambahan bagi Dasco apabila dipercaya menduduki posisi Wakil Presiden.
Heru menyimpulkan, penolakan Dasco terhadap isu pencalonan dirinya sebelum Gibran mundur tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan.
Sebaliknya, sikap tersebut justru dapat menjadi modal politik karena menunjukkan bahwa Dasco tidak berusaha mendapatkan posisi Wakil Presiden melalui manuver politik ketika jabatan tersebut masih ditempati Gibran.
Setelah terjadi kekosongan jabatan secara resmi, situasi politik pun berubah.
“Ketika kursi Wakil Presiden telah kosong secara sah, maka pembicaraan mengenai siapa yang paling layak mengisi posisi tersebut menjadi bagian dari proses konstitusional,” kata Heru.
Dengan pengalaman di parlemen, kedekatan politik dengan Presiden Prabowo, kemampuan menjalin komunikasi lintas partai serta penerimaan dari sejumlah kelompok pendukung, Dasco dinilai berpeluang menjadi figur konsensus.
“Jika yang dicari adalah sosok yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan dan meminimalkan friksi politik hingga 2029, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu pilihan yang paling rasional,” pungkasnya.***
