Saat Sudaryono Gelagapan Ditanya Sisa MBG yang Tidak Dimakan, Sempat Berhenti Bicara lalu Noleh ke Wakilnya

POJOKSATU.id - Ada satu pertanyaan sederhana yang muncul di tengah pembahasan serius soal Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Kalau sebagian anak tidak mau makan, nasi, lauk, sayur dan buah yang sudah dikirim ke sekolah itu mau diapakan?

Pertanyaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam Rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 September 2026.

Charles bahkan memberikan contoh yang cukup mudah dibayangkan.

Satu sekolah memiliki 100 siswa.

Sebanyak 60 anak makan.

Sebanyak 40 anak menolak karena orang tuanya tidak mengizinkan mereka mengonsumsi MBG.

Maka persoalannya bukan cuma 40 anak tadi tidak makan.

Ada 40 porsi makanan yang sudah disiapkan dan dikirim.

Lalu?

Dikembalikan?

Dibuang?

Atau ada mekanisme lain?

Charles mempertanyakan hal itu secara langsung kepada Sudaryono.

"Jadi kalau misalnya di sekolah itu, orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk mengkonsumsi, lalu sisa makanannya akan dibuat apa? Apakah dikembalikan, atau dibuang, atau seperti apa?"

Charles kemudian memperluas pertanyaannya.

Bagaimana jika dalam satu sekolah 40 persen siswa menolak sementara 60 persen menerima?

Atau sebaliknya?

"Misalnya, ada satu sekolah 40% menolak, 60% mengkonsumsi, atau bahkan sebaliknya. Lalu seperti apa jumlah yang akan dikirim ke sekolah itu?" kata Charles.

Pertanyaan ini sebenarnya bukan soal nasi semata.

Ini soal perencanaan.

Sebab MBG bukan makanan yang muncul begitu saja ketika bel istirahat berbunyi. Ada bahan baku yang dibeli, dimasak, dikemas, dikirim dan kemudian diterima sekolah.

Kalau yang makan hanya sebagian, maka sebagian lainnya berpotensi menjadi persoalan baru.

Makanan bergizi bisa berubah menjadi makanan tersisa.

Dan makanan tersisa, kalau tidak dikelola, ujung-ujungnya ya menjadi sampah.

Sudaryono Gelagapan

Jawaban Sudaryono cukup tegas. Tapi ada momen Sudayono seperti gelagapan.

Alih-alih menjawab soal sisa MBG, Sudayono justru memaparkan soal "terobosan barunya" soal pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah.

Untuk sekolah negeri, menurut Kepala BGN, keputusan penerimaan MBG harus bersifat bersama.

Bukan model prasmanan kebijakan: "Kamu mau, silakan makan. Kamu tidak mau, silakan tidak makan."

Sudaryono mengatakan sekolah negeri harus "iya semua atau tidak semua".

"Sampai saat ini, Pak Charles, itu adalah sekolah itu, kalau sekolah negeri, itu harus iya-iya semua. Kalau tidak, tidak semua," kata Sudaryono menjawab.

Nah, pada momen inilah Sudaryono sempat berhenti meneruskan jawabannya.

Sudaryono juga sempat menoleh dan bertanya kepada Wakil Kepala BGN yang ada di samping kirinya, Agustina Arumsari.

Wajahnya menunjukkan mimik cukup kebingungan menjawab cecaran pertanyaan itu.

Matanya juga tidak fokus.

Beberapa kali ia melihat hamparan kertas dan catatan di meja.

Lalu, melanjutkan paparannya.

Menurut dia, mekanisme tersebut dibuat agar tidak terjadi situasi ketika satu anak makan MBG sementara temannya dalam satu sekolah tidak makan.

Ia kemudian menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata soal suka atau tidak suka terhadap makanan.

"Kalau sejauh ini, Pak Charles, itu adalah, keputusannya adalah, saya sampaikan, adalah iya-iya semua dan tidak benar semua," ujarnya.

Sudaryono juga mengatakan:

"Tidak mungkin dalam satu sekolah itu kemudian ada satu dua misalnya. Kalau temannya makan, kemudian dia tidak makan sendiri. Atau temannya tidak makan, dia makan sendiri."

Ia menambahkan bahwa dalam pendidikan persoalan tersebut perlu dilihat secara arif.

"Bukan hanya masalah suka atau tidak suka," katanya.

Jadi untuk sementara, rumusnya sederhana.

Sekolah negeri: iya semua atau tidak semua.

Yang agak rumit justru pertanyaan setelahnya:

Kalau tidak semua, makanan yang telanjur dibuat itu ke mana?

Ini Bukan Pertanyaan Kecil

Pertanyaan Charles menjadi relevan karena persoalan sisa makanan dalam MBG memang sudah muncul dalam berbagai evaluasi dan penelitian.

Badan Gizi Nasional sendiri sejak Januari 2026 sudah mengakui bahwa sisa makanan di sekolah perlu ditekan.

Dalam publikasinya, BGN menyebut makanan yang tidak dikonsumsi secara optimal dapat mengurangi efektivitas pemenuhan gizi sekaligus berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya.

Artinya, pemerintah sendiri sudah melihat bahwa program makan bergizi bukan hanya perkara **berapa banyak makanan yang dikirim**.

Ada pertanyaan yang sama penting: Berapa banyak yang benar-benar dimakan?

Ini dua angka yang berbeda.

Dan selisihnya bisa menjadi persoalan.

Data BPS: Belum Semua Siswa Menghabiskan MBG

Data yang disampaikan pemerintah berdasarkan survei monitoring dan evaluasi BPS menunjukkan persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025. Survei tersebut melibatkan 81.100 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Kabar baiknya, persentasenya naik.

Kabar lainnya, kalau angka itu dibaca dari sisi yang berbeda, berarti pada November 2025 masih ada sekitar 30,2 persen siswa yang tidak menghabiskan seluruh porsi.

Tentu angka tersebut tidak otomatis berarti 30,2 persen makanan dibuang.

Ini penting.

Tidak menghabiskan makanan berbeda dengan membuang seluruh makanan.

Bisa saja seorang siswa hanya menyisakan sayur. Bisa hanya nasi. Bisa lauknya. Bisa sebagian kecil.

Tetapi angka tersebut menunjukkan satu hal yang cukup jelas: Belum semua makanan MBG berakhir di perut penerimanya.

Dan di situlah masalah food waste mulai masuk.

Di Aceh Timur, Rata-rata Sisa Makanan 24,3 Persen

Penelitian IPB University memberikan gambaran yang lebih konkret.

Studi terhadap penerima MBG di tiga sekolah di Kabupaten Aceh Timur menemukan rata-rata sisa makanan mencapai 104,2 gram atau 24,3 persen.

Pada jenjang SMP angkanya mencapai 29,8 persen, sedangkan pada SMA 16,5 persen.

Penelitian tersebut juga menemukan proporsi sisa terbesar berasal dari makanan pokok, sayuran dan lauk nabati.

Bahkan estimasi kehilangan zat gizi akibat sisa makanan selama setahun pada seorang anak setara dengan 12 porsi makan siang lengkap.

Sekali lagi, ini bukan angka nasional.

Penelitian tersebut dilakukan pada tiga sekolah di Aceh Timur.

Tetapi ia memberikan gambaran bahwa persoalan sisa makanan MBG bukan sekadar cerita di tong sampah belakang sekolah.

Ada gizi yang ikut tertinggal.

Ada bahan pangan yang sudah dibeli.

Ada proses memasak yang sudah dilakukan.

Ada energi dan biaya distribusi.

Semua sudah berjalan.

Tetapi makanannya tidak seluruhnya dimakan.

Di Bogor, Sisa Makanan Bisa Puluhan Ton Setahun

Penelitian lain dari IPB University pada Sekolah Islam Terpadu Ummul Quro Bogor menemukan total food waste program MBG sekitar 21 ton per tahun untuk sampel SMP dan SMA.

Rinciannya sekitar 12,1 ton per tahun di tingkat SMP dan 8,9 ton per tahun di tingkat SMA.

Yang menarik, sayuran menjadi penyumbang sisa terbesar dengan proporsi 78 persen.

Penelitian tersebut juga mengestimasi inefisiensi alokasi anggaran akibat sisa makanan mencapai sekitar Rp684,67 juta per tahun pada lokasi studi tersebut.

Sekali lagi, angka Rp684 juta itu adalah hasil estimasi pada lokasi penelitian tersebut, bukan angka kerugian seluruh program MBG secara nasional.

Tetapi justru di situlah letak persoalannya.

Kalau satu lokasi saja bisa menghasilkan angka sebesar itu, maka pertanyaan tentang sisa makanan memang tidak bisa dianggap sebagai urusan "nanti dibuang di mana".

Pernah Ada Sisa 40 Persen lalu Turun jadi 10 Persen

Menariknya, ada contoh bahwa persoalan tersebut sebenarnya bisa diperbaiki.

Pada Agustus 2025, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyampaikan contoh sebuah sekolah di Jakarta Barat yang mengubah menu MBG menjadi burger sesuai permintaan siswa.

Hasilnya, menurut PCO, sisa makanan yang semula mencapai 40 persen turun menjadi 10 persen.

Angkanya tentu hanya berasal dari sekolah tersebut.

Tetapi pesannya cukup jelas: Selera anak ternyata berpengaruh terhadap nasib makanan.

Kalau menu cocok, makanan lebih mungkin habis.

Kalau menu tidak cocok, nasi bisa tetap putih di piring sementara sayur menunggu nasib.

Dan pada akhirnya, yang tadinya dihitung sebagai pemenuhan gizi berubah menjadi food waste.

BGN Sudah Buat Aturan Soal Sisa Pangan

Persoalan ini juga sudah masuk ke level regulasi.

BGN menerbitkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis.

Peraturan yang berlaku sejak 17 Maret 2026 itu secara khusus mengatur penanganan sisa pangan, termasuk sisa pangan segar, sisa pangan olahan dan sisa pangan olahan siap saji.

Jadi negara sudah membuat aturan tentang apa yang terjadi setelah makanan tersisa.

Tetapi pertanyaan Charles bergerak satu langkah lebih awal.

Bagaimana kalau sejak awal sudah diketahui bahwa tidak semua anak akan makan?

Karena mengelola sampah itu penting.

Tetapi mengurangi makanan yang menjadi sampah tentu lebih menarik.

Seperti orang membeli nasi 10 bungkus untuk satu keluarga berisi lima orang.

Kalau yang makan hanya tiga orang, kita bisa sibuk mencari cara mengolah sisa nasi.

Atau kita bisa bertanya lebih dulu: kenapa dari awal beli 10 bungkus?

Di situlah perbedaan antara mengelola pemborosan dan mencegah pemborosan.

MBG Bukan Sekadar Soal Makanan Sampai Sekolah

Program MBG memiliki skala yang sangat besar.

Hingga 16 September 2026, BGN mencatat realisasi anggaran MBG 2026 mencapai Rp139,77 triliun, atau 63,89 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp218,77 triliun.

Dengan skala sebesar itu, pembahasan tentang satu kotak makanan memang akhirnya tidak lagi sesederhana:

"Dimakan atau tidak?"

Karena di belakang satu kotak ada rantai panjang.

Ada petani.

Ada peternak.

Ada pemasok.

Ada dapur SPPG.

Ada pekerja.

Ada kendaraan.

Ada bahan bakar.

Ada pengemasan.

Ada guru yang menerima.

Dan ada anak yang membuka kotaknya.

Kalau makanan masuk ke kotak lalu keluar lagi dalam keadaan utuh, maka seluruh rantai tadi sudah bekerja untuk sesuatu yang tidak sampai menjadi gizi.

Itulah mengapa pertanyaan Charles tentang 40 persen siswa yang menolak sebenarnya menyentuh titik penting dari program.

Bukan untuk memperdebatkan siapa yang benar atau siapa yang salah.

Tetapi untuk memastikan jumlah yang dimasak, jumlah yang dikirim, jumlah yang dimakan dan jumlah yang tersisa bisa masuk dalam satu perhitungan yang masuk akal.

Kalau Anak Tidak Suka, Jangan Dipaksa

Di sisi lain, pemerintah juga pernah menegaskan bahwa sekolah yang tidak mau menerima MBG tidak boleh dipaksa.

BGN pada Januari 2026 menyatakan kepala SPPG tidak boleh memaksa sekolah menerima program tersebut.

Pada September 2026, BGN juga memperketat standar keamanan makanan.

Sudaryono meminta makanan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk tidak memiliki label waktu pada wadah, untuk ditolak dan tidak dibagikan kepada siswa.

Ini menunjukkan bahwa penolakan makanan memang bukan sesuatu yang otomatis berarti pembangkangan.

Ada penolakan karena keamanan.

Ada karena kondisi makanan.

Ada karena preferensi.

Ada pula karena keputusan orang tua.

Masalahnya kemudian kembali ke pertanyaan Charles: Setelah ditolak, apa yang terjadi?

Sebab makanan yang ditolak tidak otomatis kembali menjadi beras.

Ayam tidak bisa kembali menjadi ayam hidup.

Sayur tidak bisa kembali ke kebun.

Dan uang yang sudah digunakan untuk memasak tidak bisa ikut masuk lagi ke kas negara hanya karena makanannya tidak habis.

Maka mungkin memang ada satu pekerjaan rumah yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya cukup rumit:

Jangan hanya menghitung berapa anak yang menerima MBG. Hitung juga berapa yang benar-benar memakannya.

Karena tujuan akhir makanan bukan sampai di sekolah.

Bukan sampai di kelas.

Bukan sampai di meja.

Tujuan akhirnya adalah dimakan.

Dan kalau makanan bergizi berhenti di tempat sampah, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah program sudah berjalan.

Pertanyaannya: Berapa banyak gizi yang benar-benar sampai kepada anak?***