POJOKSATU.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu.

Kembali menyoroti kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam merumuskan prediksi bencana alam.

Dalam rapat dengar pendapat pada 6 November 2025.

Baca Juga: Lulusan PPG 2025 Auto Senang! TPG Bulanan Siap Sambut Guru Baru, Tak Perlu Cemas Nunggu SKTP 3 Bulan

Pasha mempertanyakan seberapa akurat ramalan lembaga tersebut yang selama ini menjadi acuan utama penanggulangan bencana.

Dengan indeks kepercayaan publik yang berpotensi tergerus, sorotan ini membuka ruang diskusi lebih luas.

apakah sistem peringatan dini nasional telah berjalan optimal atau justru menghadapi tantangan serius?.

Baca Juga: Proyek Hilirisasi Rp600 Triliun Digencarkan Bahlil Pastikan 18 Proyek Siap Jalan 2026, Siap Kah Indonesia?

 Pasha membuka rapat dengan pertanyaan yang lugas.

“Sebenarnya seberapa akurat prediksi BMKG ini, kalau dari persentase 50-95 kira-kira"

"yang bapak prediksi ini baik soal potensi gempa, potensi tsunami, potensi banjir, dan sebagainya itu seberapa persen?” 

Tuntutan seperti ini bukan tanpa dasar.

Baca Juga: Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Picu Sorotan, Seberapa Aman Penegak Hukum Kita?

BMKG sendiri mengakui tantangan dalam menjaga akurasi prediksi ketika dihadapkan pada kendala sumber daya dan instrumen pengamatan.

Dalam sebuah laporan, BMKG menyebut bahwa pemangkasan anggaran telah berdampak: akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami.

Menurun dari sekitar 90 % menjadi hampir 60 %. Kecepatan peringatan dini tsunami yang biasanya “kurang dari 3 menit” dilaporkan mundur menjadi “5 menit atau lebih”. 

Di sisi lain, BMKG menegaskan terus bekerja meningkatkan sistem peringatan dini nasional (EWS) melalui berbagai komponen deteksi, analisis, diseminasi, dan respon.

Baca Juga: Pantau Info GTK! Dua SKTP Ini Jadi Prioritas Pembayaran TPG Triwulan IV di Awal Bulan November!

Namun tantangan sistemisasi dan implementasi di lapangan masih nyata dari sensor yang belum merata hingga akses informasi ke masyarakat terpencil.

Kenapa angka akurasi seperti itu penting? Karena ketika BMKG mengeluarkan peringatan dini, badan-badan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan SAR Nasional (Basarnas) dan instansi daerah menempatkan langkah antisipasi berdasarkan data tersebut.

Baca Juga: Stop Hujat Pemimpin Ucap Prabowo Tegas Ingatkan Bangsa Hormati yang Pernah Berjasa

Pasha mengacu pada pengalaman pahit “Kadang-kadang Basarnas BNPB sudah bersiap diri karena mendengarkan BMKG, tapi ternyata tidak kejadian.” 

Praktik seperti ini berpotensi menyebabkan dua hal buruk efisiensi sumber daya menjadi rendah  tim siap, logistik disiagakan, namun peristiwa tak terjadi atau lebih fatal.

masyarakat menjadi skeptis terhadap peringatan dini yang berikutnya.

Baca Juga: TPG Non-ASN 2025, Dapat Rp2 Juta per Bulan atau Setara Gaji Pokok? Cek Aturan Baru Inpassing dan Jadwal Cair Triwulan 4

Ketika kepercayaan menurun, respons cepat masyarakat pun dapat menurun dan itu berbahaya dalam sistem mitigasi bencana.

 Dalam kerangka legislasi dan pengawasan, Pasha menegaskan bahwa BMKG tidak boleh hanya dilihat sebagai lembaga “lagi” yang mengeluarkan ramalan cuaca.

Ia harus menjadi barometer mitigasi bencana nasional. 

Dengan demikian, tugas BMKG sebagai “tombol mitigasi” harus ditegaskan bukan sekadar memberi info, tetapi memicu aksi cepat dan tepat di lapangan.***