JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah akan memperkuat pengawasan kawasan hutan dengan menambah jumlah polisi hutan hingga 70.000 personel.

Presiden Prabowo Subianto menilai peningkatan tenaga pengamanan hutan diperlukan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama sebelum api meluas.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Ia meminta agar rencana penambahan personel tersebut disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Karena itu tolong sampaikan ke menteri PANRB. Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo, dikutip Selasa (13/10/2026).

Menurut Prabowo, penguatan jumlah personel perlu disertai peningkatan kemampuan melalui pelatihan.

Ia meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membantu proses pendidikan polisi hutan agar mereka lebih siap menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan kawasan hutan.

“Kapolri nanti bisa bantu mendidik polisi hutan,” ujarnya.

Selain meningkatkan jumlah petugas, Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengutamakan langkah pencegahan dan mitigasi hingga tingkat desa.

Ia menilai pengendalian karhutla tidak cukup mengandalkan pemadaman setelah api muncul, tetapi membutuhkan pengawasan dini yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Strategi tersebut, menurutnya, telah dibahas bersama sejumlah pakar dari perguruan tinggi, profesor, serta ahli daerah yang memahami karakteristik wilayah masing-masing.

“Paling utama nanti adalah pencegahan, presisi, dan mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” tuturnya.

Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya dalam skala besar serta koordinasi lintas sektor.

Ia meminta seluruh pihak terkait bergerak cepat dan menyampaikan kebutuhan operasional yang dapat mempercepat penanganan di lapangan.

“Saya kira, kalau kita tidak turun tangan secara besar-besaran, tidak bisa,” tegasnya.

Ia juga memastikan penanganan karhutla menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Karena itu, jajarannya diminta tidak ragu menyampaikan kebutuhan untuk mendukung pemadaman dan mencegah api meluas.

“Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini,” ujar Prabowo.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 12 Oktober 2026, kebakaran masih melanda lahan seluas 639,23 hektare di enam provinsi. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 513,89 hektare.

BNPB bersama tim gabungan masih melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Dalam rapat tersebut, Prabowo turut mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, para kapolda, dan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan hutan melalui penambahan personel, peningkatan kapasitas petugas, serta pencegahan berbasis wilayah.

Langkah tersebut ditujukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menekan risiko kebakaran berulang.