POJOKSATU.ID - Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat ke permukaan.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, secara terbuka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya guna mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung lama.
Menurut JK, isu tersebut bukan hanya menguras energi publik, tetapi juga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Ia menilai persoalan ini sebenarnya sederhana dan bisa diselesaikan dengan langkah yang jelas.
“Masalah ini sudah 2 sampai 3 tahun meresahkan masyarakat. Waktu terbuang, biaya juga besar, bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
JK meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena itu, ia berharap mantan presiden tersebut bersedia menunjukkannya kepada publik agar polemik segera berakhir tanpa berlarut-larut.
Baca Juga: WFH ASN Tiap Jumat di Magelang Masih Dikaji, Fokus Efisiensi Tanpa Ganggu Layanan
Lebih jauh, JK menyoroti dampak sosial dari isu tersebut. Ia menilai perdebatan yang terus berlangsung telah memicu perpecahan di tengah masyarakat, bahkan memengaruhi rasa nasionalisme.
“Perdebatan ini sudah sampai pada maki-makian di ruang publik. Ini tentu tidak sehat bagi kehidupan berbangsa,” tambahnya.
Di sisi lain, JK juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan tudingan bahwa dirinya mendanai isu ijazah palsu Jokowi.
Baca Juga: Siswa SMP SAIM Raih Emas Internasional YISF 2026, Ciptakan Buku Braille Canggih Berbasis QR Audio
JK menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan telah merugikan nama baiknya.
Ia merasa difitnah dan menganggap tudingan itu sebagai bentuk penghinaan yang tidak pantas.
“Saya tidak pernah melakukan hal itu. Ini jelas merugikan dan tidak etis,” tegasnya.
Ia juga menyinggung hubungan kerjanya dengan Jokowi saat masih menjabat sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Dadang Supriatna Teken MoU Sampah Jadi Listrik, TPA Sarimukti Ditargetkan Zero Waste dalam 3 Tahun
Menurutnya, tidak masuk akal jika dirinya justru mendanai penyelidikan terhadap sosok yang pernah bekerja bersama selama lima tahun.
Hingga kini, polemik ijazah Jokowi masih menjadi perhatian publik. Pernyataan JK pun diharapkan dapat mendorong penyelesaian yang lebih cepat agar isu ini tidak terus menjadi sumber perpecahan di masyarakat.***
