POJOKSATU.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa secara gegabah berpihak kepada Amerika Serikat dengan memusuhi Iran di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas.
Menurutnya, sikap tersebut tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat menanggapi dinamika geopolitik yang berkembang setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Gunung Pongkor dan ANTAM: Begini Cara Tambang Bawah Tanah Bekerja
Menurut Luhut, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil sikap agar tidak merugikan kepentingan nasional, baik dari sisi politik maupun ekonomi.
Ia menilai, tidak masuk akal jika Indonesia harus memusuhi Iran hanya karena mengikuti posisi Amerika Serikat.
“Tidak bisa kita berpihak begitu saja kepada Amerika, lalu memusuhi Iran. Iran juga negara Islam, masa kita harus bermusuhan dengan negara Islam?” ujar Luhut.
Baca Juga: Bahlil Jadi Komandan Satgas Transisi Energi, Prabowo Pasang Target Super Cepat 3-4 Tahun
Selain pertimbangan politik dan hubungan antarnegara, Luhut juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang besar dengan berbagai negara, termasuk China yang selama ini menjadi salah satu investor terbesar di Tanah Air.
Menurutnya, keputusan geopolitik yang terburu-buru justru bisa berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai pihak di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Luhut menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok masih menjadi strategi paling tepat bagi Indonesia.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia dapat tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa harus terjebak dalam konflik kepentingan negara besar.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi memicu dampak besar bagi perekonomian global, termasuk Indonesia.
Salah satu risiko paling nyata adalah terganggunya jalur distribusi minyak dunia yang melewati Selat Hormuz.
Jika jalur tersebut terganggu akibat konflik, pasokan energi global bisa terdampak secara signifikan.
Dampaknya, harga minyak dunia diperkirakan bisa melonjak hingga menyentuh angka 100 dolar AS per barel.
Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, cadangan minyak nasional saat ini diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 30 hari jika terjadi gangguan distribusi dalam skala besar.
Karena itu, Luhut menyebut pemerintah mulai memikirkan langkah antisipatif dengan mencari sumber pasokan energi alternatif dari berbagai negara.
Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko krisis energi yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri.
Dengan kondisi geopolitik global yang tidak menentu, Luhut menegaskan Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menentukan posisi.
Baginya, menjaga kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi jauh lebih penting dibanding sekadar ikut dalam pusaran konflik negara besar.***
