POJOKSATU.id, Kota Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengungkapkan bahwa Pemda Provinsi Jabar telah aktif menyalurkan air bersih untuk membantu sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan.
"Untuk (penyaluran) air bersih kerja sama dengan PDAM agar masyarakat jangan sampai kekurangan. Ini sudah disalurkan 954.000 liter ke delapan kabupaten kota," ucap Bey Machmudin saat ditemui usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/9/2024).
Pemda Provinsi Jabar telah mengalokasikan dana Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp124 miliar untuk mengatasi kekeringan dan berbagai situasi darurat lainnya.
Musim kemarau menjadi penyebab utama kekeringan di Jawa Barat, dan saat ini Kabupaten Bekasi telah ditetapkan sebagai wilayah tanggap darurat.
Baca Juga: Blak-blakan Anies Baswedan Saat di DPP PDIP, Munculnya Kasus Hukum yang Harus Dikendalikan
"Kekeringan di Jawa Barat sudah ada satu kabupaten yang tanggap darurat dan 11 kabupaten kota siaga darurat. Provinsi juga (siaga darurat). Siaga darurat itu untuk mengingatkan karena masuk musim kemarau kekeringan," ungkap Bey.
Bey mengatakan bagi daerah yang sudah masuk kategori tanggap darurat dapat menggunakan anggaran BTT untuk menangani berbagai hal kedaruratan di lapangan.
"Jadi anggaran BTT lebih mudah digunakan kalau ada kekeringan dan segala macam," sebutnya.
Sebanyak 12 daerah di Jawa Barat saat ini berstatus siaga darurat kekeringan, termasuk Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.
Baca Juga: Cara Membuat Surat Lamaran dan Surat Pernyataan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenag 2024
Selain kekeringan, Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin juga menyampaikan bahwa ada 17 kabupaten dan kota di provinsi tersebut yang mengalami kebakaran lahan. Meski demikian, jumlah kebakaran lahan tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2023.
"Kebakaran lahan sudah ada datanya di 17 kabupaten kota, tapi secara umum jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu, mencakup 86,5 hektare lahan dari 17 kabupaten/kota," tandasnya.***
