POJOKSATU.id - Angka yang mencengangkan itu akhirnya dibuka ke publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potensi kerugian negara dari sektor kehutanan yang mencapai Rp175 triliun.
"Kerusakan hutan dalam angka di Indonesia, yakni sebesar 608.299 ha total deforestasi dan potensi kerugian negara dari sektor hutan Rp175 triliun,"
Baca Juga: Program MBG Diperluas, 36 Ribu Penyandang Disabilitas Mulai Terima Makanan Bergizi Tahun 2026
ditulis KPK dikutip pojoksatu.id dari CNN Indonesia, Senin (29/12/2025).
Nilai fantastis ini muncul dari kerusakan hutan Indonesia yang meluas hingga 608.299 hektare, tersebar di berbagai wilayah.
Sebagian besar ditengarai berkaitan dengan aktivitas ilegal, tumpang tindih izin, hingga lemahnya tata kelola pengawasan.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang: 5.000 Mangrove Jadi Benteng Abrasi Pesisir
Data tersebut disampaikan KPK melalui paparan resmi sekaligus peluncuran dashboard pengawasan bernama JagaHutan.
Ssebuah sistem pemetaan digital yang merekam kondisi tutupan hutan, izin pemanfaatan kawasan, hingga potensi pelanggaran.
KPK menegaskan bahwa angka Rp175 triliun bukan sembarang klaim.
Melainkan estimasi ekonomi dari kerugian ekologis, hilangnya potensi penerimaan negara, degradasi lingkungan, serta dampak lanjutan yang merambat ke masyarakat.
Ratusan Ribu Hektare Hutan Hilang
Jika dibandingkan dengan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tren kerusakan hutan memang konsisten mengkhawatirkan.
KLHK mencatat deforestasi netto Indonesia pada 2024 mencapai 175.400 hektare, meningkat di beberapa wilayah yang menjadi pusat aktivitas sawit, tambang, dan perluasan lahan pertanian.
Baca Juga: Selama Tahun 2025, Densus 88 Amankan 51 Tindakan Terorisme, Kabareskrim Ungkap Penurunan Siginifikan
KPK menyoroti bahwa sebagian kerusakan berada di kawasan yang seharusnya dilindungi atau diawasi lebih ketat.
Bahkan, sejumlah area ditemukan memiliki izin tumpang tindih antara perkebunan dan pertambangan.
Pola inilah yang membuat pengawasan hutan menjadi persoalan berulang, meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penertiban.
Sanksi Berat Mulai Diterapkan Pemerintah
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui tim lintas kementerian sudah mulai mengambil langkah lebih keras.
Dilansir Reuters melaporkan bahwa Indonesia menyiapkan skema denda raksasa hingga US$8,5 miliar.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang: 5.000 Mangrove Jadi Benteng Abrasi Pesisir
Atau sekitar Rp142 triliun untuk perusahaan sawit dan tambang yang kedapatan beroperasi tanpa izin legal di kawasan hutan.
Kebijakan ini direncanakan berlaku penuh pada 2026.
Tidak hanya itu, sebelumnya pemerintah telah menjatuhkan denda sebesar Rp38,62 triliun.
Kepada puluhan perusahaan yang terbukti beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan area.
Langkah ini dinilai sebagai alarm bahwa praktik perambahan tidak lagi bisa ditoleransi, terlebih dampaknya makin terasa dari tahun ke tahun.
Bencana Alam Mengintai Akibat Kerusakan Hutan
Kerusakan hutan dalam skala masif bukan hanya soal kerugian finansial.
Dampak ekologisnya terbukti menimbulkan risiko serius.
Banjir bandang di Sumatra yang menewaskan ratusan orang pada akhir 2025 diduga berkaitan dengan hilangnya tutupan hutan di area hulu.
Baca Juga: Program MBG Diperluas, 36 Ribu Penyandang Disabilitas Mulai Terima Makanan Bergizi Tahun 2026
Taman Nasional Tesso Nilo menjadi salah satu contoh wilayah kritis.
Patroli kehutanan ditingkatkan setelah terjadi serangan terhadap petugas yang memantau aktivitas illegal logging.
Semua ini memperlihatkan bahwa konflik ekologis di lapangan semakin intens, seiring meningkatnya nilai ekonomi lahan yang dirambah.
Catatan Lama yang Berulang
Fenomena kerugian besar di sektor kehutanan sebetulnya bukan hal baru.
Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menghitung kerugian negara akibat illegal logging periode 2004–2010 mencapai Rp169,7 triliun.
Pola kerugian yang mirip kembali terulang lebih dari satu dekade kemudian, memperlihatkan masalah struktural yang tak kunjung tuntas.
KPK Siapkan Kanal Pelaporan Korupsi Hutan
Melalui JagaHutan, KPK membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk mengirimkan aduan soal dugaan korupsi kehutanan.
Baca Juga: Mualem Sampaikan Permintaan Khusus ke KSAD, Soal Bencana hingga Jembatan Darurat yang Berbayar
Termasuk manipulasi izin, perambahan ilegal, maupun penyalahgunaan wewenang.
KPK menegaskan, waktu telah habis untuk pembiaran.
Kerusakan ratusan ribu hektare hutan telah membawa dampak ekonomi, sosial, hingga bencana yang nyata di lapangan.
Baca Juga: Ketua DPRD Karawang: 5.000 Mangrove Jadi Benteng Abrasi Pesisir
Pertanyaannya kini, siapa yang harus bertanggung jawab atas lenyapnya hutan seluas hampir satu juta lapangan bola itu?
Dan seberapa cepat negara bisa memutus mata rantai korupsi yang membalut sektor kehutanan selama puluhan tahun?***
