POJOKSATU.ID - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran masih tuai polemik hingga saat ini.
Diketahui, miliaran hingga triliunan anggaran kementerian dan lembaga negara di bawahnya dipangkas untuk penghematan.
Salah satu badan negara yang terkena imbas dari kebijakan pemotongan anggaran ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sebelumnya diberitakan jika pemotongan anggaran BMKG bahkan mencapai 50,35 persen.
Baca Juga: Bingung dengan InfoGTK yang Merah? Ini Penjelasan dan Cara Mengatasinya!
Hal itu sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, BMKG harus merelakan Rp1,423 Triliun yang dipotong dari anggaran sebelumnya yang diterima sejumlah Rp2,826 Triliun.
Karena pemotongan anggaran tersebut, dikhawatirkan pemeliharaan alat mitigasi hingga 71 persen dan penyaluran informasi dini bencana bisa terganggu.
Namun di tengah kabar pemangkasan anggaran BMKG, pihak Istana menyangkal adanya pemotongan anggaran hingga 50 persen tersebut.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen,” ujar Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Selasa, (11/2/2025) lalu.
Meski begitu, Hasan Nasbi tidak menyebutkan berapa nominal pemotongan anggaran untuk BMKG.
Hasan menambahkan jika informasi dari BMKG termasuk dalam layanan publik yang tidak akan terkena efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan ada 4 kriteria yang tidak mengalami efisiensi anggaran tersebut.
“Gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, bantuan sosial,” jelasnya.
Baca Juga: Lengkapi Surat-surat Kendaraan Anda, Ditlantas Polda Metro Hari Ini Gelar Razia di Sejumlah Titik
Hasan mengatakan jika mitigasi bencana juga bagian layanan publik yang harus optimal.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” tambah Hasan.
Pemotongan Anggaran Pengaruhi Informasi BMKG
Dengan dana perawatan untuk alat milik BMKG yang berkurang sampai 71 persen itu, dikhawatirkan akan memberi pengaruh pada akses informasi.
Misalnya observasi dan kemampuan mendeteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami akan menurun.
Baca Juga: Ternyata Minum Kopi Ada Waktu Terbaiknya Loh, Berikut Jadwalnya
Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.
Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.
Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin, 10 Februari 2025.
Dalam keterangannya, akan ada jarak yang cukup signifikan dalam waktu menyebarkan informasi peringatan dini tersebut.
Baca Juga: Mengenal Memecoin Tokenfi dan Teknologi Revolusioner Vanry
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” imbuh Muslihhuddin.
BMKG Ajukan Dispensasi
Dikatakan Muslihhuddin, jika BMKG mendukung efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Namun BMKG sendiri juga tengah berusaha untuk mengajukan permohonan dispensasi atas pemotongan anggaran ini.
Baca Juga: Waduh! Satpam Finns Beach Club Bali Dikeroyok Bule, Kondisi Korban Kini Penuh Luka
Persoalan mitigasi bencana di Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak bisa diabaikan, mengingat hal ini menyangkut keselamatan rakyat.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” ujarnya.
Pemotongan anggaran ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Pemotongan anggaran yang dilakukan Presiden ini untuk penghematan hingga total Rp306,69 Triliun.
Baca Juga: Mayat Tanpa Kepala Bikin Geger Kota Jombang, Korban Ditemukan Dalam Keadaan Tanpa Busana
“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 Januari 2025 lalu.
Penggunaan anggaran tersebut kemudian akan ditujukan untuk program-program yang manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Sri Mulyani, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis' atau MBG yang saat ini sedang berjalan. ***
