JAKARTA, POJOKSATU.ID- Gejolak panas kembali menyeruak menyusul beredarnya video yang memperlihatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor berada satu panggung dengan Silfester Matutina saat peresmian restoran "Neng Geulis" di Bandung, Jawa Barat.

Momen tersebut langsung memicu reaksi keras dari Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni BEM Nusantara (IKA BEMNUS), Eko Saputra, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi sekaligus mencopot Afriansyah Noor dari kursinya.

Bukan sekadar soal menghadiri seremoni biasa, Eko menilai kemunculan tersebut menyentuh aspek etika, integritas, dan tanggung jawab moral pejabat negara di tengah sorotan publik soal penegakan hukum.

Ia mengingatkan bahwa Silfester Matutina berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 tertanggal 20 Mei 2019, dengan vonis penjara 1 tahun 6 bulan.

"Seorang Wakil Menteri seharusnya menjadi contoh dalam menghormati hukum dan menjaga kehormatan institusi negara. Jangan sampai publik mendapatkan kesan bahwa pejabat negara justru tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan penegakan hukum. Ini persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam (20/11/2026).

Menurut Eko, kursi wakil menteri merupakan amanah negara yang menuntut keteladanan serta integritas tinggi, sehingga Presiden Prabowo diminta memberi perhatian serius.

Pemerintah dinilai tidak boleh membiarkan polemik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Bagaimana rakyat bisa percaya terhadap supremasi hukum apabila pejabat negara tidak menunjukkan sensitivitas terhadap persoalan hukum yang sedang menjadi sorotan masyarakat? Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," ujar Eko.

Tak berhenti pada desakan pencopotan Wamenaker, IKA BEMNUS juga menuntut Kejaksaan Agung buka suara secara terbuka terkait perkembangan eksekusi putusan terhadap Silfester Matutina.

Eko menekankan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.

"Kejaksaan Agung jangan diam. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa melihat siapa orang yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin terkikis," katanya.

Eko memastikan pihaknya akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam 7x24 jam belum ada kejelasan maupun langkah nyata, IKA BEMNUS siap menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Agung.

"Negara ini dibangun di atas prinsip konstitusi dan supremasi hukum, bukan atas dasar kedekatan, kepentingan, ataupun kekuasaan. Kami tidak ingin hukum hanya menjadi slogan dalam pidato pejabat. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian," pungkasnya.

“Presiden harus berani mengambil sikap demi menjaga kehormatan pemerintahan dan kepercayaan rakyat," tutup Eko***