POJOKSATU.ID- Perhatian serius harus diberikan Presiden Prabowo Subianto atas polemik larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer karena telah membuat gaduh publik.

Presiden juga diminta untuk mngevaluasi kinerja menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menilai, kebijakan tersebut membebani pemerintahan Prabowo, terutama karena diterapkan tanpa kajian mendalam.

Baca Juga: Baru 3 Hari Film A Business Proposal Indonesia Sudah Mulai Turun Layar Karena Kontroversi dan Sepinya Penonton

"Iya pastilah soal LPG (3 kg) karena menimbulkan keriuhan, kegaduhan, kemudian kebijakan yang ditempuh juga belum diuji tingkat validitasnya, tingkat kecanggihannya,” ujar Said, Jumat, 7 Februari 2025.

Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said menekankan, kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil harus dibuat lebih hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Said meminta Presiden Prabowo mengevaluasi menteri-menteri yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Seharusnya setiap kebijakan itu kalau menyangkut hajat hidup orang banyak setidaknya dilakukan pilot project dahulu di beberapa titik kabupaten/kota,” jelasnya.

Baca Juga: UKPPPG Periode 1 Tahun 2025, CEK KETENTUAN UNGGAH Perangkat Pembelajaran dan Video Praktik Pembelajaran, JADWAL LENGKAP dan Cek LINK PENTING Ini

Ia menilai, keputusan untuk mengalihkan distribusi LPG 3 kg langsung ke pangkalan sebagai titik distribusi sentral membuat situasi di masyarakat semakin kacau.

“Bukan langsung begitu saja diterapkan pangkalan jadi TG sentral, itu bikin chaos di masyarakat bawah,” pungkasnya, dikutip rmol.***