POJOKSATU.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan tempat makan atau food tray dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus kritik DPR mengarah pada penggunaan peralatan makan impor dari China yang dinilai memiliki potensi risiko kesehatan dan mengabaikan potensi industri lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, secara tegas menyoroti masuknya ribuan kontainer food tray asal China dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menekankan bahwa walaupun produk tersebut lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah Tiongkok, aspek keamanan serta kemandirian industri dalam negeri seharusnya menjadi prioritas utama.
“Saya mendengar ini ribuan kontainer food tray datang dari China. Kita memang akui produk lokal kalah dari sisi harga, karena pemerintah China ini luar biasa dalam memberikan subsidi,” ungkap Nurhadi saat rapat kerja bersama BGN dan BPOM di Gedung DPR, Senayan, Rabu (21/5/2025).
Menurut Nurhadi, penggunaan produk impor ini justru menyulitkan pengawasan kualitas.
Baca Juga: Prediksi Skor dan Susunan Pemain Como vs Inter Milan: Gelar Scudetto di Ujung Tanduk
Ia mengungkap adanya indikasi pemalsuan bahan pada food tray impor yang diduga hanya disemprot bahan tertentu sehingga terlihat seperti stainless steel asli, padahal kandungan logam beratnya tinggi dan berisiko membahayakan kesehatan masyarakat.
“Setelah beberapa bulan pemakaian, lapisannya bisa luntur dan membaur ke makanan. Ini sangat berisiko menyebabkan keracunan,” tambahnya.
DPR Desak Standar Keamanan Khusus Food Tray MBG
Lebih lanjut, Nurhadi mendorong BGN dan BPOM untuk menyusun dan menerapkan standar teknis minimum yang wajib dipenuhi oleh peralatan makan dalam program MBG, terutama food tray.
Baca Juga: Tuntas Sudah! Kagama Cirebon Tegaskan Keaslian Ijazah Jokowi Sah dan Terverifikasi Ilmiah Isi:
Ia menekankan bahwa bahan yang digunakan harus bersifat anti-toksik, tahan panas, mudah dibersihkan, dan tentunya sudah tersertifikasi food grade.
“Kami menyarankan adanya regulasi ketat terkait sertifikasi produk lokal, agar alat yang digunakan dalam program MBG tidak menimbulkan risiko kesehatan baru,” tegasnya.
Nurhadi juga melihat potensi besar industri dalam negeri dalam memproduksi peralatan dapur berkualitas tinggi.
Ia menyebut bahwa UMKM lokal sudah mampu memproduksi berbagai peralatan masak seperti panci, wajan, alat potong, hingga food tray yang memenuhi standar kesehatan.
“Saya kira akan lebih mudah diawasi dari sisi kualitas, bahan, dan proses produksinya bila diproduksi dalam negeri. Ini juga bisa jadi stimulus besar bagi industri lokal dan UMKM,” ucapnya.
Luhut Juga Serukan Penggunaan Produk Lokal
Pernyataan senada sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan usai bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 19 Maret 2025 lalu, Luhut menyatakan bahwa peralatan makan MBG seharusnya diproduksi secara lokal.
Baca Juga: Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Atasi Stunting di Serang Banten
“Kami sepakat dengan Bappenas dan juga Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Itu (tray) tidak boleh diimpor. Suruh bikin lokal karena kita lihat masih ada buatan luar,” ujar Luhut kala itu.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat harus satu suara dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan aman dan mendukung pertumbuhan industri nasional.
Pentingnya Dukungan Terhadap UMKM dan Kemandirian Industri
Dorongan untuk menggunakan produk lokal dalam program MBG bukan hanya soal keamanan, tapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Baca Juga: Terkait Aspirasi Mitra Pengemudi Potongan Komisi Ojol 10 Persen, Berikut Pernyataan Resmi Modantara
Dengan memberdayakan produsen dalam negeri, khususnya pelaku UMKM, pemerintah tidak hanya menekan ketergantungan terhadap impor, tapi juga membuka peluang lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri lokal.
“Ini momentum untuk membuktikan bahwa kita bisa berdikari dalam hal sekecil apapun, termasuk menyediakan peralatan makan yang aman dan sehat untuk anak-anak penerima program MBG,” pungkas Nurhadi.
Imbauan Tegas untuk Evaluasi Ulang
Desakan DPR terhadap BGN dan BPOM untuk mengevaluasi ulang penggunaan food tray impor dalam program Makan Bergizi Gratis menunjukkan urgensi menjaga kesehatan masyarakat dan mendukung industri dalam negeri secara bersamaan.
Dengan memastikan seluruh peralatan makan memenuhi standar keamanan, pemerintah bisa menjamin bahwa upaya memperbaiki gizi anak-anak Indonesia tidak berujung pada masalah kesehatan baru.
Optimalisasi produk lokal untuk MBG bukan hanya solusi teknis, tapi juga langkah strategis menuju kedaulatan pangan dan industri nasional. ***
