POJOKSATU.id — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dalam sebuah upacara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

Para pejabat yang dilantik berasal dari 481 daerah dari total 505 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Dalam prosesi pelantikan tersebut, Gubernur Provinsi Lampung terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, tampil di barisan terdepan dan mewakili 961 kepala daerah lainnya.

Ia menjadi kepala daerah pertama yang menerima penyematan tanda jabatan dalam pelantikan serentak untuk periode 2025-2030.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, pasangan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela unggul dengan perolehan suara hingga 3.300.681, yang berarti mereka mendapatkan lebih dari 80 persen suara mayoritas pemilih di Lampung di Pilkada Serentak 2024.

Baca Juga: Daftar Lengkap Kepala Daerah PROVINSI SUMATERA SELATAN, Minta Kekompakan Pegawai Pemprov Sumsel, Kader PDIP Ikut Retret Tapi TETAP LOYAL Megawati

Total kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota.

Beberapa daerah masih menunggu pelantikan karena hasil pemilihannya tengah dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Di Provinsi Lampung, 15 pasangan kepala daerah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo. Mereka terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 12 pasangan Bupati dan Wakil Bupati, serta 2 pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Satu-satunya yang belum dilantik adalah Bupati Pesawaran, karena masih berproses di pengadilan.

Daftar Kepala Daerah Terpilih Provinsi Lampung

Gubernur dan Wakil Gubernur:

  1. Rahmat Mirzani Djausal - Jihan Nurlela

 

Bupati dan Wakil Bupati:

  1. Kabupaten Lampung Selatan: Radityo Egi Pratama - M. Syaiful Anwar

  2. Kabupaten Way Kanan: Ali Rahman - Ayu Asalasiya

  3. Kabupaten Lampung Timur: Ela Siti Nuryamah - Azwar Hadi

  4. Kabupaten Lampung Barat: Parosil Mabsus - Mad Hasnurin

  5. Kabupaten Tanggamus: Moh. Saleh Asnawi - Agus Suranto

  6. Kabupaten Lampung Utara: Hamartoni Ahadis - Romli

  7. Kabupaten Lampung Tengah: Ardito Wijaya - Komang Koheri

  8. Kabupaten Tulang Bawang Barat: Novriwan Jaya - Nadirsyah

  9. Kabupaten Tulang Bawang: Qudrotul Ikhwan - Hankam Hasan

  10. Kabupaten Pringsewu: Riyanto Pamungkas - Umi Laila

  11. Kabupaten Mesuji: Elfianah - Yugi Wicaksono

  12. Kabupaten Pesisir Barat: Dedi Irawan - Irawan Topani

Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

  1. Kota Metro: Bambang Iman Santoso - Rafieq Adi Pradana

  2. Kota Bandar Lampung: Eva Dwianta - Deddy Amarullah

Baca Juga: Daftar Lengkap Kepala Daerah Terpilih PROVINSI JAMBI, Gubernur dan Wakil Gubernur KEMBALI MENJABAT, Diusung PDIP Kepala Daerah Ini Tetap IKUT RETRET

Setelah dilantik serentak, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama kepala daerah lainnya mengikuti retret di Akademi Militer Nasional Indonesia, Magelang, yang berlangsung selama sepekan, dari 21 hingga 28 Februari 2025.

Retret ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para kepala daerah mengenai tugas dan tanggung jawab mereka.

"Retret ini sangat penting untuk memastikan kepala daerah memahami tugas dan tanggung jawabnya secara lebih mendalam.

Selain itu, ini juga menjadi momentum bagi kami untuk membangun sinergi yang kuat dalam menjalankan program-program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Baca Juga: Dilantik Serentak, Inilah WAKIL GUBERNUR TERMUDA yang Memiliki Kekayaan Mentereng, Latar Akademik Bukan Lulusan Politik, Keluarganya Berpengaruh Besar

Selama retret, para kepala daerah menerima pembekalan dari 40 narasumber, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, serta pejabat tinggi lainnya.

Materi yang disampaikan mencakup visi dan misi pemerintahan, pencegahan korupsi, serta tugas dan fungsi kepala daerah.

Kegiatan harian dimulai dengan olahraga pagi, dilanjutkan dengan sesi materi dari pagi hingga malam hari.

Retret ini diharapkan dapat membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program-program pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional. ***