POJOKSATU.ID, JAKARTA- Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan adanya sejumlah fakta dan bukti baru dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Susatyo Purnomo Condro menyatakan, temuan baru tersebut menjadi dasar bagi pihaknya bersama sejumlah satuan internal Polri untuk menggelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026) hari ini.
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wasidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” ujar Susatyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menjelaskan, gelar perkara ini digelar untuk memastikan proses penyidikan kasus dugaan makar berjalan sesuai koridor dan prosedur hukum yang berlaku.
Setelah gelar perkara internal rampung, penyidik berencana langsung memaparkan hasilnya kepada pihak kejaksaan.
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” kata dia.
Sebagai informasi, perkara dugaan makar ini berbeda dengan kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Meski berbeda berkas perkara, kasus dugaan makar tersebut merupakan hasil pengembangan dari penyidikan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Hingga saat ini, Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Sebaliknya, pada kasus penyadapan ilegal, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka.
Keempat tersangka tersebut yakni eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Para tersangka diduga tidak hanya menyadap nomor ponsel Presiden Prabowo, tetapi juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan tersebut, penyidik menjerat keempat tersangka dengan pasal berlapis sesuai peran masing-masing.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman paling lama 6 atau 7 tahun penjara.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Sementara itu, dalam proses sidang etik internal Polri, dua dari empat tersangka yakni Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), meski keduanya masih mengajukan upaya banding atas putusan tersebut***




