POJOKSATU.id, Samarinda - Anggota komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Bagus Susetyo, angkat bicara soal terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim tersebut, sudah seharusnya kontraktor lokal turut andil dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga menyuarakan hal itu agar kontraktor lokal memiliki peluang untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.
"Sejauh ini proyek IKN di Kaltim banyak dikelola dari luar. Banyak kontraktor luar membangun proyek disini, tapi apakah kualitas sesuai harapan, belum tentu juga kan," kata Bagus, Senin (30/5/2023).
Dirinya menjelaskan, bahwa proyek yang hasilnya berkualitas terlihat dari sisi penyediaan jasa dan pengawasannya. Jadi, harus jelas keseluruhan sehingga menghasilkan pembangunan yang memiliki level internasional.
Baca Juga: DPRD Kaltim Dapat Aduan dari Warga Soal Salah Bayar dalam Proses Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
"Memang kalau mepet sangat berat membandingkan hal tersebut, tetapi kalau memang harga tidak memungkinkan yang jangan dimenangkan tender," sambung Bagus.
Menurut Ketua fraksi Gerindra DPRD Kaltim itu, Kementrian PUPR juga dapat melirik potensi Kaltim sebagai daerah penyanggah IKN Nusantara. Sehingga pembangunan dapat dirasakan penduduk lokal.
"Sebagai mitra strategis IKN Nusantara, sudah sewajarnya, Kaltim "kebagian", bukan malah semuanya diambil alih BUMN," ujarnya.
"Seharusnya Gubernur sampaikan ke Kementerian. Berikan kesempatan pelaku lokal untuk naik kelas agar mendapatkan pengelolaan pekerjaan yang baik," lanjut Bagus.
Diberitakan sebelumnya, Pembangunan proyek infrastruktur dasar IKN Nusantara telah mengucurkan triliunan rupiah.
Hal ini, disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim M. Syaibani, mengungkapkan kinerja APBN terhadap pembangunan IKN.
Dimana, dari pagu belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Kaltim senilai Rp30,24 triliun.
Jadi sebesar Rp3,76 triliun atau 12,43 persen diantaranya dari pagu anggaran, telah terealisasi belanja atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN sampai dengan 30 April 2023.
Sebesar Rp3,76 triliun ini sebagian besar berupa belanja modal yakni Rp1,62 triliun.
"Alokasi belanja modal mayoritas digunakan untuk pembangunan IKN yaitu sebesar Rp21,94 triliun dari total pagu. Sedangkan kegiatan yang bersifat non-IKN tercatat pihaknya menyerap Rp8,30 triliun," sebut Syaibani, Sabtu (27/5/2023) dalam keterangan resminya.
Sesuai instruksi dan UU tentang IKN yang telah diketok palu sejak jauh hari sebelum pembangunan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan IKN akan dibiayai dari APBN sebesar 20 persen dan sisanya dibiayai dengan investasi.
Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp21,94 triliun baru terealisasi Rp1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.
"Bisa dibilang masih rendah, tetapi hal tersebut karena adanya beberapa proyek yang masih dalam tahap lelang. Begitu juga alokasi dana yang sudah terserap saat ini rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan multiyears contract (MYC) dari tahun sebelumnya," pungkas Syaibani. (*/pojoksatu)
