JAKARTA, POJOKSATU.id - Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mendesak Wapres Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ijazahnya.

Andreas kembali menegaskan pandangan pribadinya soal kasus ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka di podcast Akbar Faizal @Akbar Faizal Uncensored seperti dilihat Pojoksatu.id, Senin (19/10/2026).

Pada mulanya, Andreas mengaku tidak terlalu yakin akan ada keputusan mengejutkan yang dibuat MK soal ijazah Gibran ini. Namun ternyata putusan MK ini di luar dugaan Andreas.

“Jadi ini Bung Akbar, ketika proses sidang MK, saya awalnya enggak terlalu yakin gitu. Enggak terlalu yakin, ini pandangan subjektif saya. Enggak terlalu yakin bahwa MK itu mau masuk sampai ke pembuktian gitu. Tapi ketika masuk ke pembuktian, saya terus terang, ‘wah ini luar biasa’ gitu, ini hal yang baru. Artinya MK ini wajah yang lain gitu dan saya salut di situ,” ungkap Andreas saat jadi narasumber di podcast Akbar Faizal.

“Terus kemudian saya langsung pikir, kalau menurut saya, menurut pandangan saya pribadi, lebih baik kawan ini mundur aja gitu. Gibran ini mundur aja gitu,” ujarnya.

“Kenapa sih dalam tanda kutip ditelanjangi di situ? Dalam arti apa yang terjadi sekarang, proses yang terjadi sekarang ini, ya ini akan berkepanjangan gitu,”jelasnya lagi.

Menurut Andreas, putusan MK ini berpengaruh pada Gibran Rakabuming Raka. Dan seharusnya Gibran malu melihat putusan MK ini.

“Dalam arti ya pertama tentu buat dia sendiri, tapi apakah dia merasa malu atau tidak saya enggak tahu. Kayaknya enggak, kalau lihat dalam suara sekarang enggak gitu,” jelasnya.

Menurutnya, kasus ijazah ini sudah dilihat dunia internasional. Dimana Wapres di Indonesia ternyata hanya lulusan MDAIS di Singapura atau Australia.

“Soal pendidikan, pendidikan di Singapura, apa di Australia, terus kemudian ya kita lihat gimana punya wakil presiden ya lulusan MDAIS,” ujarnya.

Menurut keterangan yang dia peroleh dari Prof Zulfikar bahwa MDAIS itu kalau Singapura, menjadi Pegawai Negeri pun tidak bisa.

Dia juga mengaku malu dengan teman-temannya waktu kuliah di Jerman dahulu, dimana teman-temannya ini mendiskusikan masalah ijazah atau pendidikan Wapres Gibran.

“Waktu kami kuliah di Jerman, punya WA grup bareng, mereka mendiskusikan tentang itu gitu. Terus bilang, ‘Andreas, kok kamu punya wakil presiden kayak gini’. Aduh, gua malu benar,” tegasnya.

“Saya jadi ingat dulu waktu zaman tahun 90-an waktu kuliah di Jerman. Sebenci-bencinya kita dengan Soeharto pada waktu itu, tapi ketika kalau orang kritik Soeharto gua malu, karena itu presiden kita kan,” ujarnya.

“Nah, perasaan ini muncul juga gitu, sehingga saya pikir, persentase yang berbeda, persentase yang berbeda itu muncul juga. ‘Lebih baik ini mundur aja deh’ gitu dalam pikiran gua waktu itu,” jelasnya.

Menurutnya, pas keputusan MK itu minggu lalu, dia dalam perjalanan sehingga tidak begitu mengikuti sidangnya.

“Tapi pagi-pagi bangun, lihat banyak sekali wartawan tanya kan. Saya bilang, ‘Ya lebih baik dia mundur aja deh daripada ini berkepanjangan’," ujarnya.

“Tapi kan keliatan enggak kan, dan tapi ya setelah berjalan ini, saya pikir bagus juga ini proses ini berjalan ya. Dalam arti apa, kita banyak juga belajar tentang bagaimana sistem ketatanegaraan,” katanya lagi.

Menurutnya, putusan MK ini tidak melanggar wewenang MK. Tapi MK telah membongkar dan MK juga membuka aib Gibran. Dan satu hal yang prinsip dan yang dipegang di sini menurut dia yaitu bahwa prinsip pemilu yang jurdil itu harus dilakukan.

“Dan ini adalah koreksi yang luar biasa. Koreksi yang luar biasa untuk kita,”jelasnya.

Menurutnya, prinsip-prinsip pemilu yang jurdil itu harus dilakukan. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution telah melakukan itu untuk menegakkan prinsip pemilu yang jurdil.

“Dan ini ke depan, ini evaluasi terhadap sistem pemilu kita. Jadi jangan main-mainlah dengan dengan pemilu, jangan hanya prosedural saja, tapi masuk ke substantif dan jaga pemilu yang jurdil. Nah di sini menurut saya poinnya,” jelasnya.

Menurutnya, putusan MK ini juga telah memberikan ruang bagi DPR RI.

“Nah jadi kalau pertanyaan soal sikap PDI Perjuangan jelas ya, kalau PDI Perjuangan ini raih ke teman-teman yang lain,” ujarnya.***