POJOKSATU.id, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada 20 Oktober 2026.

Momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali pelaksanaan program prioritas, realisasi janji kampanye, serta penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menjelang peringatan tersebut, sejumlah lembaga merilis hasil survei yang menggambarkan beragam pandangan publik.

Salah satu hasil yang menjadi perhatian adalah survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Tingkat persetujuan terhadap Prabowo tercatat sebesar 44,5 persen berdasarkan survei SMRC yang dilakukan pada 1-10 Oktober 2026.

Angka tersebut turun dibandingkan hasil survei sebelumnya.

Tingkat persetujuan terhadap Prabowo tercatat sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, 66,4 persen pada Maret 2026, dan 81,2 persen pada November 2025.

SMRC melibatkan 1.213 responden dalam survei terbarunya dengan perkiraan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut SMRC, penurunan kepuasan berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, penegakan hukum, serta pelaksanaan sejumlah program unggulan pemerintah.

Sebanyak 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk, sedangkan 43,1 persen menilai keadaan ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.

Harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disorot masyarakat.

Program Prioritas Jadi Sorotan

Selama dua tahun pemerintahan, Prabowo-Gibran menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan agenda swasembada pangan.

Program MBG dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi kelompok sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

Berdasarkan laporan ANTARA pada 18 Oktober 2026, pemerintah menyebut sebanyak 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga 15 Oktober 2026.

Data pemerintah juga mencatat puluhan ribu unit lainnya telah menyelesaikan pembangunan gedung dan gerai.

Di sektor pangan, pemerintah menyatakan produksi delapan komoditas telah melampaui kebutuhan nasional berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026.

Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Meski demikian, capaian administratif dan target produksi perlu dibedakan dari dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ketersediaan program, misalnya, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh penerima telah memperoleh manfaat secara merata.

Pelaksanaan program MBG dan koperasi desa juga masih menghadapi tuntutan perbaikan tata kelola, ketepatan sasaran, efektivitas anggaran, serta pengawasan di lapangan.

Perbandingan Survei Kepuasan Publik

Hasil survei yang dirilis menjelang dua tahun pemerintahan menunjukkan angka kepuasan yang berbeda di antara lembaga penelitian.

SMRC mencatat 44,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo dalam survei 1-10 Oktober 2026.

Sementara itu, Parameter Politik Indonesia (PPI) melaporkan 65,2 persen responden puas terhadap kinerja Presiden berdasarkan survei 26 September-6 Oktober 2026.

Survei PPI melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi, dengan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Lembaga lainnya, Adidaya Institute, melaporkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 60,3 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 15-21 September 2026 dengan melibatkan 1.240 responden di 38 provinsi.

Perbedaan angka itu tidak dapat langsung dimaknai bahwa salah satu survei pasti keliru.

Hasil jajak pendapat perlu dibaca dengan mempertimbangkan waktu pengumpulan data, metode pengambilan sampel, rumusan pertanyaan, serta aspek kinerja yang diukur.

Selain itu, kepuasan terhadap presiden tidak selalu identik dengan kepuasan terhadap keseluruhan pemerintahan.

Penilaian terhadap program tertentu juga dapat berbeda dari penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi atau arah kebijakan nasional.

Evaluasi Janji Kampanye dan Realisasi Program

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, evaluasi terhadap Prabowo-Gibran dapat dilakukan dengan membandingkan janji kampanye dengan kebijakan yang telah dijalankan dan hasil yang terukur.

Beberapa aspek yang relevan untuk diperiksa antara lain perkembangan swasembada pangan, pelaksanaan MBG, penguatan ekonomi desa melalui koperasi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum.

Evaluasi tersebut perlu melihat bukan hanya jumlah program atau anggaran yang telah disalurkan, melainkan juga jangkauan penerima manfaat, kualitas pelaksanaan, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dua tahun pemerintahan juga belum menjadi akhir masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, capaian yang sudah terlaksana, target yang masih berjalan, serta janji yang belum terealisasi perlu dipisahkan agar penilaian publik memiliki dasar yang jelas.

Dengan beragam hasil survei dan perkembangan program tersebut, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah menjawab kebutuhan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan program prioritas berjalan efektif, anggaran digunakan secara akuntabel, dan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.***