POJOKSATU.id- Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencairkan bantuan biaya kontrakan bagi pengungsi longsor Cisarua memicu perhatian publik.

Pasalnya, langkah cepat tersebut dinilai tak hanya meredakan beban warga, tetapi juga membuka alasan mengejutkan di balik kebijakan yang totalnya mencapai Rp1,3 miliar.

Pemprov Jabar menyalurkan Rp10 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) pengungsi sebagai bekal hidup dan biaya kontrak rumah sementara.

Baca Juga: SKTP Otomatis Terbit 2026! Perubahan Sistem yang Bikin Banyak Guru Kaget

Langkah ini dinilai perlu agar para warga tak lagi menumpuk di posko pengungsian yang kini semakin penuh.

"Daripada menumpuk di sini lebih baik cari kontrakan. Setiap kepala keluarga kita siapkan Rp 10 juta untuk bekal hidupnya. Jadi tidak lagi ada numpuk orang di sini, tidur di sini,"

Katanya dikutip Pojoksatu.id dari bisnis.com 25/1/2026.

Baca Juga: Fakta Unik Genre Musik Rock! Dari Akar Perlawanan hingga Tetap Bertahan di Era Modern

Di balik instruksi mendadak tersebut, Pemprov Jabar ternyata juga menyiapkan rencana besar.

Selain memastikan warga memiliki hunian sementara, pemerintah fokus melanjutkan upaya pencarian korban yang masih hilang dan menyiapkan langkah pemulihan jangka panjang di kawasan rawan tersebut.

"Kita fokus untuk menangani korban yang belum ditemukan gitu. Kita siapkan Rp 1,340 miliar hari ini. Kita prioritaskan yang mengungsi di sini dulu aja," ujarnya.

Baca Juga: SKTP Otomatis Terbit 2026! Perubahan Sistem yang Bikin Banyak Guru Kaget

Langkah besar ini disebut menjadi fondasi awal relokasi warga dari zona merah longsor, mengingat lereng Gunung Burangrang dinilai tidak lagi aman untuk dihuni.

Pemerintah memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terukur, dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Bantuan kontrakan ini menjadi perhatian publik karena jarang dilakukan dalam penanganan bencana sebelumnya.

Namun, keputusan tersebut dinilai relevan mengingat kondisi pengungsian yang rentan dan kebutuhan warga yang mendesak.

Hingga kini, proses evakuasi, pencarian korban, dan pendataan terus dilakukan sembari pemerintah menyiapkan langkah pemulihan menyeluruh bagi warga terdampak.***