POJAKSATU.id, KARAWANG – Persoalan infrastruktur di jalur Badami–Loji Kabupaten Karawang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas penanganan jalan tersebut bersama Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Plt Bupati Bekasi Asep, serta perwakilan PT Juishin.
Dalam pembahasan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas industri di wilayah Bekasi perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur jalan yang mampu menampung kendaraan angkutan industri dengan beban besar.
Menurut Dedi, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perusahaan, tetapi juga menyangkut pemerintah yang memberikan izin pembangunan fasilitas industri tanpa memastikan kesiapan jalan sesuai dengan kebutuhan operasional.
“Yang salah adalah pemerintah yang memberikan izin, memberikan izin pabrik semen, tapi tidak membuat jalan yang kualifikasinya untuk dilewati mobil 40 ton,” ujar Dedi Mulyadi.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dedi menyebut terdapat dua opsi yang tengah disiapkan.
Opsi pertama, pembangunan jalan melalui wilayah Kabupaten Bekasi. Sementara opsi kedua adalah meningkatkan kualitas jalan yang ada hingga memiliki standar yang setara dengan jalan nasional.
Dalam skema peningkatan kualitas jalan tersebut, Dedi menyebut PT Juishin akan memiliki tanggung jawab dalam pembangunan atau peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas industrinya.
Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga akan mengambil bagian dalam pembangunan satu jembatan tambahan yang direncanakan berada di jalur Karung Barat.
Jembatan tersebut nantinya diarahkan khusus untuk kendaraan industri sehingga kendaraan bertonase besar tidak bercampur dengan lalu lintas masyarakat yang menggunakan jembatan eksisting.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab membangun jembatan yang satu lagi dari jembatan yang ada lewat Karung Barat. Karung Barat khusus untuk dilewati oleh mobil industri,” kata Dedi.
Dedi berharap skema tersebut dapat menjaga aktivitas industri tetap berjalan sekaligus memberikan perlindungan terhadap infrastruktur yang digunakan masyarakat sehari-hari.
“Sehingga tidak mengganggu jembatan yang biasa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyarankan PT Juishin untuk menyiapkan fasilitas batching plant sendiri sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan jalan.
Ia juga meminta pihak perusahaan menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan pelayanan khusus kepada pihak tertentu yang mengatasnamakan kepentingan tertentu.
“Saya minta perusahaan nanti tidak melayani siapapun atas nama apapun untuk kepentingan apapun. Konsisten pada aturan,” tegasnya.
Pembahasan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor industri, sehingga aktivitas ekonomi tetap berlangsung tanpa mengorbankan kualitas infrastruktur publik. ***
