POJOKSATU.id, KARAWANG – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karawang kian menguat. Setelah ramai dipersoalkan warga, kini giliran aktivis Islam yang menyatakan sikap tegas menolak kebijakan tersebut.

Ketua Forum Aktivis Islam (FAIS) Karawang, Ustadz Sunarto, menegaskan pihaknya tengah mengkonsolidasikan kekuatan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran atau demo akbar. Aksi ini disebut akan meniru langkah serupa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana puluhan ribuan warga turun ke jalan memprotes lonjakan pajak.

“Kami dari FAIS menolak keras kebijakan kenaikan pajak ini. Ini bentuk arogansi kebijakan yang perlu dilawan, apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang lesu,” tegas Ustadz Sunarto kepada wartawan, Rabu (26/8/2025).

Menurutnya, kenaikan PBB yang mencapai hingga 400–500 persen jelas membebani masyarakat kecil. Terlebih, daya beli masyarakat menurun, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan situasi ekonomi lokal masih stagnan.

Baca Juga: Cellica Ajak Santri Karawang Dukung Program Presiden Prabowo

“Ini sungguh kebijakan yang sangat tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah daerah seharusnya hadir memberi solusi, bukan justru menambah beban dengan pajak yang melonjak tinggi,” sambungnya.

Ustadz Sunarto menambahkan, pihaknya saat ini sudah menjalin komunikasi dengan para kiai, ormas Islam, hingga tokoh masyarakat Karawang untuk menyatukan sikap. Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan warga, FAIS memastikan akan menggelar aksi demonstrasi damai sebagai bentuk perlawanan moral.

“Kalau kebijakan ini tetap dijalankan, kami siap turun ke jalan bersama umat Islam Karawang. Kami akan galang konsolidasi akbar untuk menolak kebijakan ini,” tegasnya.

Baca Juga: Dugaan Penggelapan Beras Bansos di Karangjaya Karawang, Warga Resah

Aktivis Islam mendesak Pemkab Karawang segera mengevaluasi dan membatalkan kenaikan pajak tersebut. Mereka menilai, kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat hanya akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

“Jika pemerintah daerah tidak segera mengoreksi, maka jangan salahkan umat ketika turun melakukan penolakan. Kami tidak ingin Karawang menjadi contoh buruk dalam tata kelola kebijakan publik,” pungkas Ustadz Sunarto. ***