POJOKSATU.id, JEMBER - Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), akhirnya angkat bicara menanggapi polemik yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kekurangan dana hingga harus berhutang ke perbankan.
Dengan tegas, orang nomor satu di Jember itu membantah isu miring tersebut dan memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember saat ini dalam kondisi yang sangat sehat.
Menanggapi ramainya perbincangan publik terkait defisit anggaran, Gus Fawait meminta masyarakat untuk memahami pembahasan APBD secara utuh.
Baca Juga: Restrukturisasi BUMN Harus Profesional, Jangan Sampai Danantara PHK Para Pegawai
Ia menjelaskan bahwa status defisit sama sekali bukan berarti Pemkab Jember kehabisan uang.
Menurutnya, dana yang belakangan santer disebut sebagai pinjaman tersebut sebenarnya merupakan dana talangan dari pemerintah pusat, bukan hutang ke bank.
"Terkait masalah pinjaman, sebetulnya menurut saya itu tepatnya bukan pinjaman tapi talangan. Dari mana talangan? Dari kementerian, bukan dari perbankan, yang nantinya akan memberikan dana transfer," ungkap Gus Fawait saat dikonfirmasi, Senin, (3/8/2026).
Bupati memaparkan bahwa langkah mengambil dana talangan tersebut murni didasari oleh pertimbangan nilai ekonomis dan efisiensi pembangunan infrastruktur daerah.
Secara hitung-hitungan, mengeksekusi proyek pembangunan pada saat ini dinilai jauh lebih menguntungkan ketimbang menundanya di tahun-tahun mendatang.
"Pertimbangannya adalah nilai ekonomis. Kenapa? Karena membangun 1 kilometer hari ini itu lebih murah, lebih ekonomis dibanding 1 kilometer tahun 2027, 2028, 2029, bahkan 2030," terangnya.
Baca Juga: Keluhan Bunga Mahal Buat Warga Kapok, DPRD Desak Pemkot Bandung 'Selamatkan' BPR Bank Bandung
Gus Fawait menambahkan jika langkah ini disetujui, maka ke depannya Pemkab Jember bisa membangun infrastruktur yang lebih panjang dengan alokasi anggaran yang sama.
Lebih lanjut, ia menepis keras narasi pihak-pihak tertentu yang menggiring opini seakan-akan Jember sedang di ambang kebangkrutan.
Ia menegaskan bahwa tren pendapatan daerah justru sedang mengalami tren positif dengan kenaikan mencapai 32 persen.
Kesehatan APBD Jember juga dibuktikan dengan porsi anggaran untuk belanja pegawai (PNS dan ASN) yang masih tergolong aman, yakni berada di bawah angka 30 persen.
Indikator-indikator positif itulah yang pada akhirnya membuat Kementerian Keuangan bersedia mengucurkan dana talangan untuk Jember.
Dana tersebut nantinya juga akan dikembalikan melalui sistem yang tidak akan membebani APBD secara umum.
"Jangan sampai ada kesan, ada memang beberapa pihak yang seakan-akan Jember kekurangan duit. Jember tidak kekurangan duit. APBD kita sehat," pungkasnya menegaskan.
Sebelumnya memang terjadi polemik seputar urgensi pengajuan pinjaman untuk menutup drfisit APBD Jember 2027.
Diketahui dalam rancangan APBD 2027, Pemkab Jember memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp4,5 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,5 triliun.
Selisih sekitar Rp986 miliar itu direncanakan ditutup melalui SiLPA 2026 sebesar Rp200 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp786,57 miliar.
Dalam dokumen KUA 2027, pinjaman tersebut akan diajukan melalui pemerintah pusat yang bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Nantinya, dana tersebut direncanakan untuk membiayai pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. Soebandi sebesar Rp130 miliar, pembangunan gedung dan penambahan tempat tidur RSUD Balung Rp56,58 miliar, pembangunan infrastruktur jalan Rp400 miliar, serta pengadaan penerangan jalan umum Rp200 miliar. ***
