POJOKSATU.id, JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapatkan lampu hijau dan dukungan penuh dari Fraksi Gerindra.

Dukungan strategis ini ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, setelah Badan anggaran (Banggar) melakukan konsultasi dan pemaparan secara langsung dengan pihak PT SMI.

Menurut Ardi, dukungan dari fraksinya sama sekali tidak didasarkan pada besaran nominal dana yang dipinjam.

Baca Juga: Park Eun-bin Rilis Album Shooting My Love 4 September 2026, Hadiah untuk Penggemar

Justru berfokus pada seberapa besar asas kemanfaatan dana tersebut bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Kami dari Fraksi Gerindra ini sangat mendukung, bukan arti besaran pinjamannya, tapi kemanfaatannya kepada masyarakat," tegas Ardi.

Lebih lanjut, ia sangat mengapresiasi keberanian Pemkab Jember dalam mengambil langkah pembiayaan ini.

Baca Juga: Kemarau Berakhir Oktober 2026, BMKG Prediksi Musim Hujan Mulai Masuk ke Jawa

Ardi menilai langkah tersebut diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk segelintir kelompok tertentu.

Ardi menjelaskan bahwa seluruh skema pinjaman telah dipaparkan dengan sangat rinci.

Ia memastikan bahwa skema dan peruntukan dana tersebut sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: BGN Tutup 504 Dapur MBG karena Tak Layak Sanitasi, 3.000 Masih Diperiksa

"Di PT SMI itu dipaparkan secara jelas kemanfaatannya, peruntukannya, skemanya seperti apa, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Meskipun memberikan dukungan, Ardi menjamin bahwa DPRD Jember akan tetap mengedepankan fungsi pengawasannya agar pelaksanaan di lapangan tidak melenceng.

"Dana pembiayaan pinjaman ini harus juga transparan, sesuai dengan regulasi dan aturan. Ini yang harus kita dorong dengan fungsi pengawasan kami," imbuhnya.

Keprihatinan terhadap masih banyaknya desa-desa terpelosok yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur menjadi alasan kuat Fraksi Gerindra mendorong pinjaman ini.

Ardi menyoroti bahwa banyak wilayah pinggiran yang infrastrukturnya tertinggal dan belum terselesaikan oleh bupati-bupati di era sebelumnya.

Baca Juga: Desil 9 dan 10 Berpotensi Tak Bisa Beli Pertalite, Begini Cara Menentukannya

Dalam pemanfaatannya nanti, dana tersebut diharapkan mampu menyasar kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah pelosok, di antaranya:

1. Pembangunan jalan dan infrastruktur dasar guna membuka akses perekonomian masyarakat yang berada di pelosok pinggiran.

2. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memfasilitasi aktivitas warga, khususnya petani dan nelayan yang mayoritas sudah berangkat bekerja sejak pagi buta.

Baca Juga: Kemarau Panjang 2026 Picu Kebakaran Lahan Lebih 1.000 Hektar di Pulau Jawa, Ini Daftarnya

"Kalau infrastruktur dan penerangan jalan itu bisa tersentuh oleh mereka, ini sangat menentukan (kesejahteraan). Sebetulnya ini adalah sangat membantu sekali kepada seluruh masyarakat kita yang ada di desa-desa," tutur Ardi memberikan contoh kondisi di wilayah Jember Selatan.

Mengenai angka pembiayaan, Ardi menyebutkan bahwa alokasi dana pinjaman sebesar Rp 786 miliar dinilai sudah cukup dan memadai untuk merealisasikan rencana pemerataan infrastruktur tersebut.

Fraksi Gerindra juga menaruh harapan besar agar postur APBD Jember ke depannya benar-benar mencerminkan anggaran yang "pro rakyat".

Baca Juga: Ini Skuad Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2026, Mampukah Akhiri 7 Tahun Puasa Gelar Juara Dunia?

"Kami ingin APBD ini betul-betul pro terhadap rakyat. Artinya pemerataan bukan hanya di miliki oleh kota, tapi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten (kecamatan)," tegasnya.

Terkait sempat tertundanya proses persetujuan dan tanda tangan pimpinan pada hari itu, Ardi menepis adanya persoalan politik yang serius.

Ia menyatakan penundaan tersebut murni karena padatnya kesibukan pimpinan dan meyakini rapat paripurna persetujuan KUA-PPAS akan segera dilanjutkan. ***