POJOKSATU.id, JEMBER – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru saja merampungkan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Perubahan APBD Tahun 2026.

Kabar baiknya, tambahan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar dipastikan akan difokuskan untuk membenahi infrastruktur, khususnya akses jalan di pedesaan.

Secara keseluruhan, jalannya rapat pembahasan yang dimulai sejak pagi hari tersebut berlangsung mulus.

Baca Juga: Baru Kali Ini Negara Buka Donasi untuk Bantuan Gempa NTT Lewat Perayaan Kemerdekaan

Sebagian besar poin usulan perubahan alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan persetujuan dari dewan tanpa adanya perdebatan yang alot.

Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan bahwa pembahasan KUPA 2026 antara legislatif dan TAPD tidak menemui kendala atau perbedaan pandangan yang berarti.

Hal ini membuat mayoritas plafon anggaran perubahan berhasil disepakati dengan cepat.

Baca Juga: Rinna Suryanti Kembali Turun ke Warga, Keranda Jenazah hingga Speaker Mushola Jadi Aspirasi

"Tadi masing-masing komisi sudah menyampaikan hasil penyelarasan dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang mana semua hampir sudah sesuai dengan peruntukannya," ungkap Ahmad Halim saat dikonfirmasi, Rabu (19/8/2026).

Meski berjalan lancar, Halim menggarisbawahi ada satu poin paling krusial dalam penyusunan KUPA kali ini.

Poin tersebut terletak pada pemanfaatan kucuran dana transfer tambahan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai mencapai Rp223 miliar.

Baca Juga: Kampung yang Dulu Kumuh Kini Masuk 32 Nominasi ProKlim Lestari 2026, Ada Peran Dosen UGM

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPRD Jember memiliki suara bulat agar dana ratusan miliar tersebut difokuskan secara khusus untuk pembangunan infrastruktur fisik.

"Kita sudah mendapatkan alokasi DAU Rp223 miliar yang tadi sudah dibahas, bahwa seluruh fraksi menyuarakan agar diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur," tegasnya.

Menurut Halim, arah kebijakan menuju perbaikan infrastruktur ini sangat mendesak untuk segera dieksekusi mengingat banyaknya keluhan terkait kerusakan jalan di berbagai titik.

Selain jalan, anggaran ini juga disiapkan untuk membenahi fasilitas penunjang pertanian yang krusial bagi warga.

Baca Juga: Unesa Skors 6 Mahasiswa hingga 3 Semester karena Pelecehan Seksual Verbal

"Jadi seperti jalan ini harus diperbaiki, karena ada ratusan kilometer yang membutuhkan sentuhan. Termasuk juga untuk bisa memperbaiki irigasi atau infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat," terang Halim.

Sebagai penutup, pimpinan dewan tersebut mewanti-wanti agar alokasi dana jumbo ini dieksekusi secara tepat sasaran.

Ia meminta agar prioritas perbaikan diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini minim sentuhan pembangunan.

Baca Juga: Klise Berita Gagal Jika Ekspor AI API Masih Berlogo

"Misalnya bisa dikhususkan di wilayah pedesaan atau pelosok, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian," pungkasnya. ***