POJOKSATU.id, JEMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman dana ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat dukungan penuh dari Senayan.

Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diusulkan mencapai Rp786,5 miliar.

Rencana jumbo ini telah resmi dimasukkan ke dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027.

 Baca Juga: Asap Hitam Tebal Muncul dari Gedung PIK 2 Tangerang, Penyebab Masih Diselidiki

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, menilai manuver yang diambil oleh Pemkab Jember tersebut bukanlah sebuah langkah sembarangan, melainkan strategi jitu untuk mempercepat roda pembangunan daerah.

Charles menegaskan bahwa langkah mengambil pinjaman daerah ini memiliki landasan hukum yang kuat dan telah mengantongi lampu hijau dari regulasi yang ada.

"Ini langkah strategis ya, karena secara aturan dan dasarnya dari Kementerian Keuangan juga sudah jelas serta diperbolehkan," ujar Charles saat dikonfirmasi, Senin (3/8/2026).

 Baca Juga: Soal Dugaan Penebangan 10 Pohon untuk Lapangan Padel di Jalan Riau, Pemkot Bandung Bakal Panggil Pengelola

Politisi NasDem ini juga memaparkan fakta bahwa tidak sembarang kabupaten atau kota bisa mendapatkan akses pinjaman dari PT SMI.

Terdapat sederet persyaratan ketat yang wajib dipenuhi, terutama yang berkaitan dengan rekam jejak kesehatan fiskal dan stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena Jember dinilai masuk dalam kualifikasi daerah yang sehat secara finansial, Charles mendorong agar Pemkab benar-benar menangkap peluang emas ini dengan baik.

 Baca Juga: Pemkot Bekasi, Perumda Tirta Patriot dan WTJJ, Bersinergi Perkuat Ketahanan Air Bersih di Tengah Musim Kemarau

Ia juga menepis kekhawatiran publik soal potensi utang yang membebani, dengan memastikan bahwa peruntukan dana tersebut murni untuk kepentingan produktif masyarakat.

"Dana pinjaman ini bukan untuk kepentingan konsumtif ya, tetapi untuk membangun infrastruktur di Jember. Terutama jalan, irigasi, penyediaan ruangan bagi rumah sakit hingga berbagai kepentingan publik lainnya," tegasnya menggarisbawahi.

Menurut Charles, kondisi pemerataan infrastruktur tidak bisa terwujud secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan ketersediaan anggaran yang cepat agar hasilnya bisa segera dinikmati oleh warga Jember.

Sebagai catatan, jika usulan pinjaman ini digabungkan dengan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp200 miliar, maka total dana taktis yang bisa dikelola mencapai Rp986,5 miliar.

Imbasnya, postur belanja daerah Kabupaten Jember di tahun 2027 diproyeksikan melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp5,5 triliun.

 Baca Juga: Propam Polda Sumut Turun Tangan Dalami Keterlibatan Anggota Polri dalam Kasus Kematian Perempuan di Medan

Berdasarkan dokumen KUA-PPAS 2027, sasaran alokasi dana segar tersebut sudah dipetakan dengan jelas. Jatah terbesar akan disalurkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp400 miliar untuk menggenjot infrastruktur fisik.

Sektor penerangan jalan juga menjadi prioritas. Dinas Perhubungan rencananya akan diguyur dana Rp200 miliar khusus untuk memuluskan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang selama ini kerap dikeluhkan warga.

Tak ketinggalan, fasilitas kesehatan juga akan dirombak. RSD Soebandi diproyeksikan menerima Rp130 miliar untuk pembangunan gedung sekaligus pengadaan alat kesehatan canggih.

 Baca Juga: Mahasiswa KPM UIBBC Tanam 110 Bibit Pepaya, Dorong Greenhouse SuraFarm Desa Plumbon Jadi Pusat Edukasi dan Ekonomi

Sementara itu, RSD Balung juga akan mendapat suntikan Rp56,57 miliar guna membangun gedung baru dan memperbanyak kapasitas tempat tidur pasien.***