POJOKSATU.id, JEMBER – Gelombang protes terkait rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali disuarakan oleh elemen masyarakat.
Pada Rabu (19/8/2026), massa gabungan dari Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ), Laskar Jahanam, dan sejumlah LSM menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Jember.
Selain menyuarakan penolakan keras terhadap rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman Rp785 miliar, massa yang dikoordinasi oleh Jumantoro itu juga mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai memboroskan anggaran.
Baca Juga: PKS Minta Revisi UU Pemilu Tak Hanya Dibahas Parpol, Publik Harus Dilibatkan
Sorotan tersebut meliputi penyelenggaraan event-event Pemkab yang terkesan menghamburkan uang, alokasi penggunaan dana desa, hingga polemik anggaran pengadaan stiker senilai Rp2,8 miliar.
Aspirasi massa pendemo tersebut diterima langsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah anggota dewan lintas fraksi, di antaranya Ardi Pujo Prabowo dan Hanan Kukuh Ratmono dari Fraksi Gerindra, David Handoko Seto dari Fraksi Nasdem, Candra Ary Fianto dari Fraksi PDIP, serta Ikbal Wilda Fardana dari Fraksi PPP.
Menanggapi desakan penolakan utang tersebut, Ahmad Halim menyatakan bahwa pihaknya menampung penuh aspirasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap arah jalannya pembangunan di Jember.
Ia memaklumi kekhawatiran warga yang tidak ingin membebani keuangan daerah di masa depan.
"Hari ini kami menerima penyampaian aspirasi bahwa mereka meminta kepada kita terutama untuk menolak hutang yang diajukan oleh Pemkab," ujar Halim usai audiensi.
Terkait skema pinjaman daerah, Halim menjelaskan bahwa tugas krusial legislatif dan masyarakat saat ini adalah mengawal ketat realisasi dana tersebut di lapangan.
"Tugas fungsi dan kami sebagai anggota DPRD maupun masyarakat yang paling penting adalah bagaimana proses pengawasan pembangunan ataupun pinjaman tersebut ketika terealisir. Misalkan, jangan sampai dana dari pinjaman tersebut dipersalahgunakan, tidak digunakan dengan sesuai peruntukannya," tegasnya.
Halim menganalogikan kondisi infrastruktur di Jember saat ini ibarat tubuh yang kakinya sedang rusak.
Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember diklaim sangat terbatas dan hanya mampu mengobati satu sisi kerusakan jalan saja. Melalui dana pinjaman, Pemkab berharap perbaikan bisa dituntaskan secara menyeluruh.
Lebih jauh, Ketua DPRD meluruskan stigma masyarakat terkait nominal utang ratusan miliar yang dianggap akan langsung membebani kas daerah.
Baca Juga: ATM MBG Diusulkan, DPR Soroti Risiko Keracunan hingga Rantai Distribusi Makanan
Ia merinci bahwa pencairan dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan teknis proyek.
"Tidak langsung (mencairkan) Rp786 (miliar), tapi berdasarkan pengajuan," jelas Halim.
Ia mencontohkan, jika ada proyek rumah sakit, pencairan tahap awal mungkin hanya dialokasikan sekitar Rp50 miliar untuk pondasi, dan baru dicairkan lagi di tahap berikutnya.
Baca Juga: I-SER FMIPA UI Tegaskan Banjir di Garoga Tapsel Murni Akibat Hujan Ekstrem dan Longsor
Menjawab keraguan soal bayang-bayang gagal bayar, DPRD memastikan bahwa PT SMI telah melakukan survei dan analisis kelayakan yang ketat.
Penilaian risiko tersebut dilakukan agar skema cicilan pinjaman nantinya dipastikan tetap rasional dan tidak melampaui kemampuan bayar APBD Jember. ***
