POJOKSATU.id, JEMBER – Gelombang kedatangan ratusan kepala desa (kades) ke Gedung DPRD Kabupaten Jember pada Senin (10/8/2026) mendapat atensi penuh dari pimpinan legislatif.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, secara terbuka merespons desakan para kades yang mendukung langkah Pemkab Jember untuk mengambil dana pinjaman atau talangan sebesar Rp786 miliar.
Setelah menerima langsung audiensi dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jember, Halim membeberkan sejumlah poin krusial yang menjadi jeritan para pemimpin di tingkat desa tersebut.
Fokus utama yang ditangkap oleh DPRD adalah keputusasaan para kades akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Pemangkasan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk fokus pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai melumpuhkan kemampuan desa dalam membangun infrastruktur dasar.
Halim menjelaskan bahwa pemotongan dana tersebut berdampak fatal pada mandeknya proyek di pelosok, sehingga sangat wajar jika para kades kini menuntut uluran tangan dan intervensi langsung dari Bupati Jember.
Baca Juga: Pantau Kondisi Kebakaran di Gunung Bromo, Kemenpar Ingatkan Wisatawan Agar Tak Memaksakan Perjalalan
"Artinya, selama ini pembangunan desa yang belum ter-cover, terutama akses jalan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, itu sangat butuh sentuhan pemerintah daerah," ujar Halim saat ditemui awak media.
Menyikapi polemik rencana utang atau dana talangan sebesar Rp786 miliar yang sempat menuai pro-kontra di tengah masyarakat, Halim menegaskan bahwa para kades justru berdiri di barisan pendukung kebijakan tersebut.
Bagi pemerintah desa, urgensi pembangunan jauh lebih penting daripada berdebat soal sumber anggaran.
Mereka mendesak agar kekosongan kas untuk perbaikan jalan dan jembatan segera ditutupi agar ekonomi warga tidak semakin terpuruk.
"Mereka tidak mempermasalahkan mau dapat dari mana pembiayaan untuk infrastruktur, mau dari pinjaman atau talangan. Yang terpenting masyarakat dan kepala desa bisa segera merasakan manfaat pembangunannya," tegas Ketua DPRD Jember tersebut.
Di samping mendesak kepastian dana infrastruktur, dewan juga mencatat beberapa tuntutan teknis lainnya.
Halim memaparkan bahwa para kades meminta hak untuk dilibatkan secara aktif dalam program KDMP, khususnya yang berkaitan dengan jalur distribusi barang-barang bersubsidi di wilayah mereka.
Lebih lanjut, pimpinan dewan tersebut juga menyampaikan aspirasi kades yang menuntut agar pengelolaan ambulans desa diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pemerintah desa, agar pelayanan kesehatan warga bisa lebih responsif.
Baca Juga: Sosok Sutrimo Dulunya Tukang Bangunan, Sering Disuruh Ngerjain Proyek Milik Febrie Adriansyah
DPRD Jember berkomitmen untuk menampung seluruh aspirasi ini dan menjadikannya catatan penting dalam pembahasan anggaran bersama pihak eksekutif.
Halim memastikan dewan akan mengawal tuntutan para kades agar roda pembangunan di Jember, khususnya di wilayah pedesaan, tidak lagi jalan di tempat. ***
