POJOKSATU.id - Gelombang demonstrasi di Prancis berubah menjadi kerusuhan pada Sabtu, 17 Oktober 2026. 

Aksi yang dipicu persoalan biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah itu berujung pada pembakaran bangunan, penjarahan toko, serta bentrokan dengan aparat keamanan di sejumlah wilayah.

Pemerintah Prancis menyebut situasi tersebut sebagai eskalasi kekerasan. 

Sedikitnya 1.200 orang ditangkap, sementara sekitar 550.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di berbagai daerah.

Paris menjadi salah satu titik paling panas. 

Bentrokan antara demonstran dan polisi berlangsung hingga malam hari, memaksa aparat menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.

Kendati pawai utama pada siang hari sempat berlangsung relatif damai, keadaan berubah ketika sejumlah kelompok mulai membakar kendaraan dan menjarah pertokoan. 

Kebakaran juga terjadi di beberapa lokasi, termasuk di kawasan Place de la République, salah satu titik ikonik di ibu kota Prancis.

Kerusakan serius dilaporkan di sejumlah kota. 

Di Limoges, kebakaran yang melanda balai kota menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh. 

Sementara itu, kantor pariwisata di Lyon turut dibakar, sebuah insiden yang oleh Wali Kota Grégory Doucet disebut sebagai tragedi bagi kota tersebut.

Kerusuhan bahkan menimbulkan korban dari kalangan aparat dan warga. 

Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan 150 polisi terluka dalam rangkaian kejadian itu. 

Di Saint-Étienne, seorang pemuda dilaporkan kehilangan tangannya akibat ledakan granat, menurut keterangan Wali Kota Régis Juanico.

Presiden Emmanuel Macron mengecam tindakan perusakan dan penjarahan. 

Ia menegaskan bahwa mereka yang menyerang bangunan publik maupun toko akan dituntut dan dihukum.

"Kita semua akan berdiri bersatu menghadapi para penyebar kekacauan, yang hanya berupaya meruntuhkan institusi-institusi kita dan menghalangi mereka yang menyampaikan tuntutannya secara damai," tulis Macron melalui media sosial.

Berawal dari persoalan sekolah dan biaya hidup

Di balik kerusuhan tersebut, terdapat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial dan ekonomi. 

Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan ribu pelajar telah menggelar aksi untuk memprotes kekurangan tenaga pengajar dan buruknya fasilitas sekolah menengah atau lycée.

Gerakan itu kemudian mendapat dukungan dari serikat pekerja dan kelompok masyarakat lain, termasuk gerakan Rompi Kuning atau Gilets Jaunes yang sebelumnya dikenal lewat protes terhadap tingginya biaya hidup.

Tuntutan yang disuarakan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan. 

Konfederasi Umum Buruh Prancis (CGT), misalnya, mendorong kenaikan upah dan pensiun serta pemberlakuan kembali pajak kekayaan bagi warga berpenghasilan tinggi.

CGT juga menyerukan agar mobilisasi damai bersama kaum muda berlanjut dalam beberapa hari mendatang. 

Serikat tersebut merencanakan aksi mogok kerja antarserikat pada 5 November.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya meredakan kemarahan publik. 

Menteri Pendidikan Édouard Geffray sebelumnya menjanjikan penambahan 3.000 guru pengganti untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pengajar. 

Namun, langkah itu belum menghentikan gelombang protes.

Pemerintah khawatir kekerasan dimanfaatkan politik

Kerusuhan juga berlangsung di tengah ketidakpastian politik menjelang pemilihan presiden Prancis tahun depan. 

Sejumlah tokoh politik saling melontarkan tudingan terkait kekerasan yang terjadi.

Lecornu menilai kekerasan dalam demonstrasi memiliki intensitas sangat tinggi. 

Ia juga memperingatkan bahwa ada kelompok yang memanfaatkan aksi tersebut sebagai pemanasan menjelang pemilihan presiden.

"Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan," tegasnya.

Pemimpin partai National Rally, Marine Le Pen, menilai tuntutan demonstran yang dianggap sah telah disandera kelompok kiri radikal. 

Ia juga menuding Jean-Luc Mélenchon ikut memicu kekerasan.

Mélenchon, yang turut mengikuti demonstrasi, sebelumnya menuduh polisi menyerang para pengunjuk rasa. 

Meski demikian, ia juga mengecam aksi pembakaran dan penjarahan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menegaskan bahwa aparat berupaya menjaga demonstrasi tetap damai dengan menindak mereka yang melakukan kekerasan.

Di berbagai kota, aparat melaporkan penjarahan, vandalisme, hingga serangan terhadap petugas. 

Sejumlah wilayah yang terdampak antara lain Marseille, Rennes, Toulouse, Angers, Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence.***