PARIS, POJOKSATU.id, Gelombang demonstrasi pelajar dan mahasiswa di Prancis kembali menjadi perhatian setelah aksi protes terus berlangsung di Paris dan sejumlah wilayah lainnya.
Aksi tersebut telah memasuki pekan ketiga dan melibatkan pelajar sekolah menengah hingga mahasiswa.
Di Paris, sejumlah sekolah dilaporkan mengalami gangguan aktivitas akibat aksi blokade yang dilakukan para pelajar.
Situasi bahkan sempat memanas ketika polisi membubarkan demonstran di Lycée Hélène Boucher, Paris, pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Selain persoalan pendidikan, penanganan aparat terhadap demonstrasi juga menjadi sorotan dalam rangkaian aksi tersebut.
Protes pada awalnya banyak dipicu oleh persoalan yang dihadapi pelajar di sekolah, mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai membutuhkan perbaikan.
Mahasiswa kemudian ikut bergabung dan memperluas tuntutan yang disampaikan dalam aksi.
Sejumlah organisasi pelajar dan mahasiswa menyusun platform bersama yang memuat 10 tuntutan darurat bagi kaum muda.
Serikat pekerja dan partai-partai sayap kiri memanfaatkan aksi tersebut sebagai bagian dari ekspresi ketidakpuasan yang lebih luas, ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah mencapai batas masa jabatan mendekati akhir masa pemerintahannya.
"Sistem pendidikan publik berada dalam kondisi yang sangat buruk setelah 10 tahun pemerintahan Emmanuel Macron," kata Sophie Vénétitay, pemimpin serikat guru.
Salah satu tuntutan utama berkaitan dengan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan.
Kelompok mahasiswa dan pelajar meminta pemerintah menyediakan pendanaan lebih besar agar persoalan fasilitas, tenaga pengajar, serta layanan pendukung pendidikan dapat ditangani.
Mereka juga mendesak pemerintah merekrut lebih banyak guru dan tenaga pendidikan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah.
Perbaikan bangunan dan fasilitas sekolah maupun universitas turut masuk dalam tuntutan yang disuarakan.
Selain itu, para demonstran meminta penambahan tenaga kesehatan, konselor, serta layanan pendampingan bagi pelajar dan mahasiswa.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi.
Mereka antara lain mempersoalkan mekanisme seleksi pendidikan tinggi dan sistem Parcoursup yang digunakan dalam proses penerimaan mahasiswa di Prancis.
Kelompok mahasiswa juga meminta penambahan kapasitas pendidikan tinggi agar lebih banyak calon mahasiswa dapat memperoleh akses ke perguruan tinggi.
Persoalan bantuan sosial dan kesejahteraan mahasiswa turut menjadi bagian dari tuntutan.
Mereka menyoroti bantuan perumahan serta kebijakan sosial yang dinilai berpengaruh terhadap kehidupan mahasiswa.
Para demonstran juga meminta pemerintah tidak sekadar memberikan janji, tetapi menyertakan langkah konkret dalam pembahasan anggaran Prancis untuk 2027.
Di sisi lain, cara aparat keamanan menangani aksi juga menjadi perhatian.
Pemerintah Prancis sebelumnya menghentikan penggunaan jenis granat kejut tertentu dalam pengamanan demonstrasi setelah seorang remaja mengalami cedera serius.
Rangkaian aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dibawa pelajar dan mahasiswa tidak hanya menyangkut kondisi sekolah.
Protes telah berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas mengenai pendanaan pendidikan, akses perguruan tinggi, kesejahteraan mahasiswa, hingga respons pemerintah dan aparat terhadap demonstrasi.
Pemerintah Prancis telah menyatakan akan memberikan respons konkret yang disertai pendanaan pada akhir Oktober 2026.
Namun, hingga 8 Oktober 2026, rincian lengkap mengenai bentuk kebijakan dan besaran anggaran yang akan diberikan masih belum diumumkan.
