POJOKSATU.id - Perdana Menteri Prancis yang baru, Gabriel Attal, diumumkan secara resmi oleh Presiden Emmanuel Macron pada Selasa (9/1), menggantikan Elisabeth Borne yang mengundurkan diri.

Attal, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mencatatkan namanya sebagai kepala pemerintahan termuda dalam sejarah Prancis, mengalahkan rekam jejak Laurent Fabius dari Partai Sosialis yang dilantik pada tahun 1984 pada usia 37 tahun.

Meski demikian, penunjukan Attal sebagai PM Prancis menimbulkan kontroversi di kalangan publik, terkait dengan berbagai tindakan dan sikapnya.

Baca Juga: Tepat Usia 18 Tahun, Putri Leonor Jalani Sumpah Kerajaan, Gelarnya Penyelamat Skandal Keluarga Spanyol?

Profil Gabrieo Attal

Gabriel Attal, lahir pada tahun 1989 di pinggiran selatan Clamart, Paris, merupakan anak dari Yves Attal, seorang produser film keturunan Tunisia-Yahudi, dan Marie de Couriss, yang bekerja di industri film dan berasal dari keluarga Kristen Ortodoks.

Attal dibesarkan di Paris bersama tiga adik perempuannya dan menempuh pendidikan di ɣole Alsacienne sebelum melanjutkan studi di Sciences Po, di mana ia meraih gelar master di bidang hubungan masyarakat.

Karier politik Attal dimulai bersama Partai Sosialis pada tahun 2006, saat usianya baru 17 tahun.

Antara tahun 2012 hingga 2016, ia bekerja untuk Menteri Kesehatan Marisol Touraine.

Baca Juga: Sosok Anisha Rosnah Calon Istri Pangeran Mateen, Cucu Pendiri Royal Brunei Airlines

Pada tahun 2017, Attal terpilih sebagai anggota Majelis Nasional Prancis, dan setahun kemudian, ia diangkat sebagai juru bicara pemerintah Prancis selama pandemi Covid-19.

Pada Juli 2023, Attal menjabat sebagai Menteri Pendidikan, namun terus mendapat kritik atas keputusan kontroversialnya.

Beberapa kontroversi yang melibatkan Attal antara lain larangan penggunaan abaya di sekolah Prancis, pengakuan terbuka sebagai politikus LGBT yang menduduki jabatan PM, serta kemitraan sipil dengan Stéphane Séjourné anggota Parlemen Eropa dan sekretaris jenderal partai berkuasa di Prancis, yang merupakan salah satu penasihat politik Macron hingga 2021.

Kemitraan tersebut, dikenal sebagai civil solidarity pact, merupakan bentuk kontrak persatuan sipil antara dua orang dewasa untuk mengatur kehidupan bersama.***