POJOKSATU.id, PESINETRON dan DPR RI Komisi IX, Nafa Urbach, mengumumkan akan mengalokasikan gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan untuk masyarakat yang memilihnya saat nyaleg di daerah pemilih (Dapil) 6 Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan Nafa Urbach usai dirujak netizen karena pernyataannya yang mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR RI.

Dilansir dari Story Instagram Story-nya, Selasa, 26 Agustus 2025, Nafa menyebutkan alokasi gaji dan tunjangan itu diprioritaskan untuk guru, termasuk yang masih berstatus honorer.

"Saya mendengar keresahan masyarakat terkait tunjangan pejabat yang ramai belakangan ini. Sebagai bentuk komitmen saya kepada rakyat, saya memilih untuk mengalokasikan gaji dan tunjangan saya kepada masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) saya," tulisnya.

Baca Juga: Ramai Demo Massa di depan gedung DPR, Melanie Subono Ingatkan Para Anggota : Please, Kalau Rakyat Lagi Diam Jangan Dipancing

Dapil 6 Jawa Tengah (Jateng) itu meliputi Magelang, Wonoboso, Temanggung, Purworejo. "Khususnya para guru yang telah berjuang mendidik generasi penerus bangsa," sambungnya.

Mantan istri Zack Lee ini merasa tepat jika gaji dan tunjangannya diberikan ke warga di Dapil 6 Jateng.

"Merekalah rakyat kecil yang saya wakili, dan merekalah yang memilih saya, dan kami baik-baik saja, program setiap bulan tetap berjalanan dan mereka rasakan langsung, pembangunan berjalan seperti irigasi, pembuatan jamban dll," jelasnya.

Dia percaya langkah kecil ini adalah wujud nyata bahwa kepentingan rakyat harus selalu di atas segalanya.

Baca Juga: Profil dan Rekam Jejak Dwi Hartono, Otak Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Dikenal Crazy Rich asal Jambi

"Seluruh gaji dan tunjangan saya akan saya serahkan kembali untuk masyarakat di daerah pemilihan saya hingga 2029," tegasnya.

Meski prioritas utama ke guru, dia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan : apakah hanya guru, ataukah ada kelompok lain yang juga perlu dibantu bersama.

"Semua proses ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Untuk tahap awal, fokus saya adalah para guru. Tapi tentu ini butuh waktu untuk mendata guru-guru di Dapil dengan baik agar penerimaya tepat sasaran dan transparan," ungkapnya.

Baca Juga: PLN Bidik Listrik Masuk 100 Persen, Pemprov Sumut Dukung Wujudkan Desa Bebas Gelap 2027

Dia memastikan semua proses akan dilaporkan secara berkala agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

"Saya paham tidak semua orang bisa percaya atau banyak yang akan bilang ini pencitraan. Saya akan buktikan lewat tindakan nyata dan transparansi," sebutnya.

Nafa berharap diberi waktu untuk mendata para guru di Dapil 6. "Sabar yah, saya dan team dapil butuh waktu supaya yang menerima benar-benar orang yang membutuhkan dan kesulitan. Kita mulai ini bulan depan ya," tuturnya.

Di sisi lain, dia menyinggung banyak tuntutan masyarakat yang mendesak gaji dan tunjangan anggota DPR RI ditutunkan.

Baca Juga: 4 Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Ditangkap, Seret Sosok Crazy Rich asal Jambi?

"Tapi karena itu keputusan bersama di DPR saya memilih cara yang bisa langsung saya lakukan sendiri terlebih dahulu dengan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan saya ke masyarakat di Dapil sampai 2029," bebernya.

"Ini langkah yang bisa saya lakukan sendiri terlebih dahulu. Tapi saya berterima kasih untuk masukannya dan pasti saya akan sampaikan itu ke teman-teman lain di DPR," tambahnya.

Nafa juga berharap masyarakat bisa memahami pilihan alokasi gaji dan tunjangan hanya ke Dapil-nya. Tetapi secara tugas anggota DPR RI, dia bekerja untuk warga Indonesia secara umum.

Baca Juga: Terungkap! Peran 8 Tersangka Kasus Kematian Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Ada yang Buntuti Korban

"DPR itu ada 580 anggota yang mewakili 38 provinsi. Saya dipilih lewat dapil 6 Jateng, jadi wajar kalau manfaat langsung seperti gaji dan tunjangan saya prioritaskan untuk warga Dapil," jelasnya.

Ikuti berita-berita terbaru melalui web kami Pojoksatu di aplikasi berikut;

Versi Android

Versi iOS

Channel Whatsapp

Fanpage Edugov

"Tapi di Senayan, tugas saya tetap untuk seluruh rakyat Indonesia, bikin Undang-Undang, bahasa anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintah," pungkas Nafa Urbach. ***