JAKARTA, POJOKSATU.id - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan siap mengikuti keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait polemik rencana konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.
Sekretaris Kemenpar, Bayu Aji, menyampaikan pihaknmya membuka ruang komunikasi untuk mencari titik temu di tengah desakan MUI agar konser tersebut dibatalkan.
Bayu mengatakan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan Kemenpar karena pemerintah masih mempelajari situasi yang berkembang. Namun, dia menegaskan kementeriannya akan menghormati keputusan MUI.
"Belum ada pernyataan resmi dari pimpinan kami karena kami masih terus mempelajari situasi ini. Tapi kalau memang dari MUI sudah menyatakan ini, tentu kami akan tegak lurus mengikuti apa yang menjadi keputusan MUI," kata Bayu kepada MUI Digital usai bersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Bayu, pertemuan tersebut bertujuan membahas polemik konser Andrea Bocelli secara mendalam sekaligus mencari titik temu yang bijaksana. Pemerintah, lanjutnya, perlu mempertimbangkan aspek kepariwisataan serta nilai-nilai keumatan dan sikap Indonesia terhadap Palestina.
"Ya, kita mencoba mencari titik temu karena ini kan terkait dengan keumatan. Sikap pemerintah kan sudah jelas, mendukung Palestina. Ada arahan-arahan dari beliau-beliau di MUI yang akan coba kita komunikasikan lagi," ujarnya.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu adalah kemungkinan menjalin komunikasi dengan manajemen Andrea Bocelli. Kemenpar berharap pihak penyanyi tersebut dapat menyampaikan pernyataan resmi yang memuat dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sesuai masukan dari pimpinan MUI.
Bayu juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan konser berada di luar ranah Kemenpar. Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan promosi dan industri pariwisata, tetapi juga aspek keagamaan dan keumatan.
"Dalam konteks sebagai pemerintah, pihaknya dalam hal ini Kementerian Pariwisata, melihat dari sudut pandang kepariwisataan. Tapi kita juga harus melihat sudut pandang lainnya, tentu adanya keumatan dan lain sebagainya. Karena negara ini kan sudah resmi menyatakan bahwa mendukung pemerintahan Palestina," kata Bayu.
Seperti diketahui, konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 dan Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta, pada 3 November 2026.
Penolakan MUI atas konser ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, yang meminta pemerintah bersikap konsisten dengan prinsip Indonesia yang menentang penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kali ini kembali saya ingin menegaskan bahwa rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan," kata Sudarnoto kepada MUI Digital, Sabtu, 10 Oktober 2026.
MUI mendasarkan penolakannya pada rekam jejak Andrea Bocelli yang disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana untuk pasukan militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
Menurut Sudarnoto, keterlibatan dalam pendanaan atau dukungan terhadap kekuatan militer yang dinilai terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza bertentangan dengan prinsip yang diperjuangkan MUI.
"Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina," ujar Sudarnoto. ***
