POJOKSATU.ID — Polemik mengenai regulasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kembali mengemuka setelah wacana alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi pembahasan hangat di DPR.
Dalam rapat bersama pemerintah, Komisi X DPR RI menyoroti ketidakpastian regulasi yang berpotensi memunculkan persoalan baru di lapangan.
Salah satu yang menjadi perhatian utama DPR ialah kemungkinan diterapkannya tes ulang bagi PPPK yang ingin beralih status menjadi PNS.
Menurut legislatif, jika sistem ini diberlakukan tanpa perumusan regulasi yang jelas, situasinya bisa berbalik menjadi masalah serius di kemudian hari.
DPR, Wacana Tes Ulang PPPK Bisa Jadi Bom Waktu
Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, menyampaikan kekhawatirannya terhadap sistem kepegawaian yang dianggap belum memiliki payung hukum tegas.
Ia menilai wacana membuka akses alih status PPPK ke PNS tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa aturan yang matang.
Menurut DPR, jika pemerintah mengizinkan alih status namun mewajibkan tes ulang seperti seleksi baru.
Baca Juga: PSI Gaspol Usung Gibran 2029, Sebut Anak Muda Pengalaman Lengkap, Mau Cari Siapa Lagi?
Maka langkah tersebut dapat mengulang kekacauan masa lalu, termasuk persoalan yang terjadi pada kategori K1 dan K2.
Ketidakjelasan mekanisme ini dinilai berpotensi menimbulkan keresahan massal di kalangan PPPK yang telah bekerja dan menjalankan tugas keseharian sebagaimana ASN lainnya.
Dua Masalah Utama yang Dipertanyakan DPR
Dalam forum tersebut, DPR menggarisbawahi dua isu besar yang dianggap krusial:
1. Apakah alih status PPPK ke PNS akan otomatis?
Hingga kini, belum ada regulasi yang menyatakan bahwa PPPK bisa langsung beralih menjadi PNS tanpa proses seleksi tambahan.
Ketiadaan kejelasan ini membuat banyak PPPK bingung mengenai masa depan karier mereka.
2. Apakah pemerintah akan mewajibkan tes ulang?
Jika pemerintah memilih opsi tes ulang sebagai syarat alih status, DPR menilai langkah itu bisa menambah beban sistem seleksi nasional.
Selain itu, ribuan PPPK berpotensi kembali berada dalam posisi rentan karena harus bersaing dari awal mulai dari tahapan administrasi hingga ujian seleksi.
DPR menilai, jika mekanisme ini diberlakukan tanpa mitigasi dan regulasi ketat, maka risiko terjadi lonjakan komplain, sengketa, dan ketidakpuasan sangat besar.
Hal inilah yang mereka sebut sebagai bom waktu dalam sistem ASN.
Dampak Buruk Jika Tes Ulang Jadi Syarat Formal
Penerapan tes ulang dinilai tidak hanya membebani sistem seleksi pemerintah, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas kerja PPPK yang sudah memiliki kontrak dan menjalankan tugas harian.
Baca Juga: GMBI Banjar Sambut Pengukuhan Dudung Abdurachman sebagai Ketua Dewan Pembina
Beberapa dampak yang dikhawatirkan DPR meliputi:
1. Ketidakpastian status karier jangka panjang.
2. Ancaman terhadap tunjangan dan sistem penggajian.
3. Dampak psikologis akibat ketakutan kehilangan status ASN.
4. Potensi protes massal seperti yang pernah terjadi pada K1 dan K2.
Baca Juga: Sampaikan Duka Mendalam, Negara Iran Siap Kirim Bantuan Kemanusiaan bagi Bencana Sumatera
Selain itu, keberlangsungan layanan publik juga bisa terganggu apabila PPPK menjadi tidak fokus akibat situasi ketidakpastian tersebut.
Sumber Kekhawatiran, Regulasi yang Belum Jelas
Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian PANRB belum menerbitkan aturan jelas mengenai skema alih status PPPK ke PNS.
Hal ini membuat penafsiran di lapangan beragam, sementara aspirasi dari tenaga honorer, PPPK aktif, dan para pejabat daerah terus bermunculan.
DPR mendesak agar pemerintah segera memberi penjelasan resmi untuk menghindari polemik berkepanjangan dan memastikan tidak ada pihak dirugikan dalam proses transisi kebijakan ASN.
Ketidakpastian regulasi alih status PPPK ke PNS membuat DPR memberi peringatan keras kepada pemerintah.
Wacana tes ulang bagi PPPK dianggap berbahaya jika tidak dirumuskan secara matang karena dapat menimbulkan keresahan luas dan mengancam stabilitas sistem ASN.
DPR meminta pemerintah segera memberikan kejelasan regulasi untuk mencegah terulangnya konflik serupa seperti kasus K1 dan K2 di masa lalu.***
