JAKARTA, POJOKSATU.id - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mempersiapkan penerapan kembali sistem penjurusan bagi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2027.

Rencana tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi pola pembelajaran yang selama ini diterapkan di tingkat SMA, termasuk sistem pemilihan mata pelajaran berdasarkan ketertarikan dan potensi siswa.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penjurusan sebenarnya masih tercantum dalam regulasi yang berlaku.

Ia menegaskan, pemerintah belum pernah menghapus landasan hukum yang mengatur pelaksanaan penjurusan di sekolah menengah atas.

"Kalau penjurusan itu sudah jelas kok bahwa regulasinya masih tetap berlaku tidak berubah, PP 17/2010 tidak pernah dicabut tentang aturan penjurusan," kata Toni.

Kendati demikian, rencana penerapannya kembali tidak akan sepenuhnya meniru sistem yang pernah digunakan dalam kurikulum terdahulu.

Kemendikdasmen sedang mengkaji sejumlah aspek untuk menyusun pola penjurusan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan serta karakteristik setiap siswa.

Lalu, seperti apa perkembangan sistem pembagian jurusan SMA selama ini dan apa saja pembaruan yang disiapkan untuk 2027?

Sejarah Penjurusan SMA dalam Berbagai Kurikulum

Sejak Indonesia merdeka, sistem pendidikan nasional telah melewati sejumlah perubahan kurikulum.

Dampaknya juga terlihat pada pola pengelompokan siswa berdasarkan jurusan di tingkat SMA.

Dalam buku Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan yang ditulis Dr. Tuti Iriani dan M. Agphin Ramadhan, dijelaskan bahwa Kurikulum 1968 mengenal tiga kelompok jurusan di SMA.

Pembagian tersebut mencakup jurusan A yang memuat 18 bidang studi, jurusan B dengan 20 bidang studi, dan jurusan C yang terdiri dari 19 bidang studi.

Siswa pada masa itu mulai mendapatkan penjurusan ketika memasuki tahun kedua pendidikan SMA.

Memasuki 1975, pemerintah melakukan penyederhanaan terhadap pengelompokan tersebut.

Pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb periode 1974-1978, pilihan jurusan diarahkan menjadi IPA dan IPS.

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika Kurikulum 1984 mulai diterapkan.

Jumlah kelompok jurusan bertambah menjadi empat kategori dengan pembagian berdasarkan bidang keilmuan.

Jurusan A1 diperuntukkan bagi siswa yang mendalami ilmu fisika, A2 untuk ilmu biologi, A3 mencakup ilmu sosial, sedangkan A4 berorientasi pada ilmu budaya.

Pada periode Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto, pemerintah kembali menambahkan satu pilihan, yakni A5 yang berfokus pada ilmu agama.

Mekanisme pemilihan jurusan saat itu masih dilakukan ketika peserta didik memasuki kelas 2 SMA.

Berbeda dengan periode sebelumnya, Kurikulum 1994 mengatur penentuan jurusan menjelang siswa naik ke kelas 3.

Terdapat tiga pilihan yang disediakan, yaitu program bahasa, IPA, dan IPS.

Adapun peserta didik kelas 1 dan 2 masih menjalani pembelajaran melalui program umum.

Sistem tersebut juga dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan tinggi, terutama dalam proses perguruan tinggi menyeleksi calon mahasiswa.

Kemudian, pada 2004, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Bersamaan dengan perubahan tersebut, penyebutan SMU secara bertahap digantikan dengan istilah SMA.

KBK menyediakan 17 mata pelajaran dengan tiga kelompok peminatan, yakni IPA, IPS, dan bahasa.

Penentuan jurusan kembali dilakukan ketika siswa berada di kelas 2.

Tidak banyak perubahan pada mekanisme tersebut saat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 diberlakukan.

Peserta didik tetap menjalani penjurusan ketika memasuki kelas 11.

Perubahan yang cukup berbeda kemudian terlihat dalam Kurikulum 2013.

Pada kurikulum tersebut, pembelajaran tidak lagi hanya mengandalkan pengelompokan siswa berdasarkan jurusan.

Sekolah juga menerapkan sistem peminatan, lintas minat, pendalaman minat, serta mata pelajaran yang wajib diikuti seluruh peserta didik.

Skema Penjurusan SMA yang Disiapkan untuk 2027

Rencana pemberlakuan kembali penjurusan SMA pada 2027 akan dilengkapi pendekatan baru.

Kemendikdasmen ingin memastikan pemilihan jurusan tidak hanya berdasarkan keinginan siswa, tetapi turut memperhatikan kemampuan dan kecenderungan bakat mereka.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah akan menyelenggarakan asesmen bakat minat (ABM) sebelum peserta didik menentukan pilihan jurusan.

Toni menjelaskan bahwa kegiatan asesmen akan dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan tim dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik).

Melalui tahapan ini, siswa diharapkan memperoleh gambaran mengenai potensi dan bidang yang paling sesuai dengan dirinya sebelum menentukan arah pembelajaran.

"Itu kita akan lakukan secara rutin, asesmen bakat minat, bakat murid (ABM) yang dilakukan oleh tim Pusmendik untuk ABM sebelum mereka memilih jurusan masing-masing," tutur Toni.

Selain menggunakan hasil asesmen, pemerintah juga memasukkan unsur keluwesan dalam rancangan kebijakan tersebut.

Artinya, pilihan jurusan yang telah ditetapkan siswa tidak bersifat permanen selama menempuh pendidikan di SMA.

Peserta didik tetap mempunyai kesempatan untuk mengajukan perpindahan apabila menemukan ketertarikan baru atau merasa bidang yang sebelumnya dipilih tidak lagi sesuai dengan minatnya.

"Berikutnya juga ada fleksibilitas, bahwa ketika dalam perjalanan minatnya (murid) berubah itu bisa dilakukan perpindahan. Itu ya ada perubahan fundamental dari yang lalu," ungkapnya.

Kehadiran skema tersebut menunjukkan bahwa penjurusan SMA yang direncanakan berlaku pada 2027 tidak hanya berorientasi pada pengembalian pembagian kelompok mata pelajaran seperti IPA dan IPS.

Kemendikdasmen juga berupaya membangun mekanisme yang lebih terbuka dengan memperhatikan perkembangan kemampuan siswa serta memungkinkan perubahan pilihan jurusan sesuai minat selama proses pendidikan berlangsung.***