POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan program bantuan pendidikan bagi calon siswa yang tidak berhasil memperoleh kursi di sekolah negeri. 

Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap siswa yang terkendala keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Bantuan ini sebagai bentuk dukungan agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan," kata Purwanto, Kamis, 18 Juni 2026.

Baca Juga: Demo Ribuan Mahasiswa Trisakti Cs di DPR Berakhir Adem, Ini Pidato Saan dan Dasco di Mobil Komando  

Bantuan DSP dan SPP untuk Siswa Sekolah Swasta

Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dua jenis bantuan pendidikan.

Pertama, Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pangkal sebesar Rp1,5 juta untuk setiap siswa yang memenuhi ketentuan program.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan bulanan sebesar Rp100 ribu per bulan atau setara Rp1,2 juta dalam satu tahun.

Bantuan ini diberikan karena sebagian besar siswa masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama, sementara kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat belum mampu menampung seluruh calon peserta didik.

Baca Juga: Prediksi Skor Brasil vs Haiti: Selecao Dijagokan Menang Berapa Gol?

Diperuntukkan bagi Peserta SPMB yang Tidak Lolos

Program bantuan tersebut ditujukan bagi calon murid yang telah mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) namun tidak diterima di sekolah negeri.

Peserta yang dimaksud mencakup siswa yang mengikuti SPMB Sekolah Maung (Sekolah Manusia Unggul) maupun jalur SPMB lainnya yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan skema tersebut, siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus kehilangan kesempatan bersekolah pada tahun ajaran baru.

Baca Juga: Pengumuman UTBK Plus UNAIR 2026 Sudah Keluar, Ini Link Cek Hasil Seleksi dan Cara Melihat Kelulusan

Pemprov Jabar Masih Susun Mekanisme Penyaluran

Purwanto menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih menyusun mekanisme teknis terkait penyaluran bantuan pendidikan tersebut.

"Saat ini, pemerintah masih menyusun mekanisme teknis penyaluran bantuan," katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta yang tersebar di berbagai daerah.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjadi solusi bagi puluhan ribu siswa yang belum memperoleh kursi di sekolah negeri.

Baca Juga: Disdik Jabar Minta Maaf soal Gangguan PCMB 2026, Pastikan Data Aman dan Siapkan Solusi untuk 77 Ribu Calon Murid

Sebanyak 751 Sekolah Swasta Daftar Jadi Mitra

Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 751 sekolah swasta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian, tidak seluruh sekolah yang mendaftar otomatis menjadi mitra program. Pemerintah akan melakukan proses kurasi dan verifikasi terlebih dahulu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sekolah yang terlibat memiliki kualitas layanan pendidikan serta sarana dan prasarana yang memadai.

"Kami ingin memastikan sekolah yang terlibat memiliki sarana dan prasarana yang memadai," ujar Purwanto.

Baca Juga: SPMB Bandung Barat 2026 Dibuka Mulai 19 Juni, Ini Jadwal Pendaftaran SD dan SMP Negeri Lengkap dengan Kuotanya

Lebih dari 70 Ribu Siswa Diperkirakan Belum Tertampung

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah peserta didik terbesar di Indonesia. 

Setiap tahun, persoalan daya tampung sekolah negeri menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah.

Meski memiliki ribuan sekolah negeri yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, kapasitas yang tersedia masih belum mampu menampung seluruh lulusan pada jenjang sebelumnya.

Berdasarkan perkiraan pemerintah, jumlah siswa yang belum tertampung di sekolah negeri tahun ini mencapai lebih dari 70 ribu orang.

Melalui program ini, Pemprov Jabar berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan kursi di sekolah negeri. 

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh pelajar di Jabar. ***