POJOKSATU.id - Kementerian Agama (Kemenag) mendapat persetujuan tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 sekitar Rp2,38 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk merevitalisasi 2.410 madrasah, memperluas digitalisasi pembelajaran, hingga mendukung sejumlah program pendidikan keagamaan.
Tambahan anggaran ini tidak hanya menyasar madrasah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tetapi juga sekolah dan lembaga pendidikan binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Dari total tambahan anggaran tersebut, sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk digitalisasi pembelajaran, termasuk penyediaan Papan Interaktif Digital (PID).
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya perangkat yang dibagikan.
Fasilitas tersebut harus benar-benar membantu guru mengajar dan peserta didik memahami materi pelajaran.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran.
Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Madrasah Swasta Dapat Satu Papan Interaktif Digital
Salah satu program yang mendapat dukungan anggaran tambahan adalah digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan Papan Interaktif Digital (PID).
Di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, setiap madrasah swasta yang ditetapkan sebagai penerima program akan memperoleh satu unit perangkat tersebut.
Program digitalisasi juga diperluas ke satuan pendidikan di bawah binaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Nasaruddin meminta jajarannya memastikan setiap satuan pendidikan penerima sudah memiliki kesiapan infrastruktur sebelum perangkat disalurkan.
Ketersediaan listrik menjadi salah satu perhatian utama agar papan interaktif digital dapat langsung digunakan dan tidak sekadar menjadi fasilitas yang tersimpan di sekolah atau madrasah.
Menurut Nasaruddin, perangkat digital harus memberikan manfaat nyata dalam kegiatan belajar mengajar, baik bagi guru maupun peserta didik.
Revitalisasi Menyasar 2.410 Madrasah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan
Selain digitalisasi, tambahan ABT 2026 juga digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan melalui program revitalisasi.
Sebanyak 2.410 madrasah di bawah binaan Ditjen Pendidikan Islam menjadi sasaran program tersebut.
Revitalisasi juga menjangkau lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas dengan rincian:
21 sekolah binaan Ditjen Bimas Kristen.
38 lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Katolik.
70 lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Hindu.
Dua lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Buddha.
Menag meminta agar penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan perbaikan paling mendesak harus mendapat prioritas.
“Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” katanya.
Pengawasan juga harus dilakukan sejak proses penetapan penerima hingga pekerjaan revitalisasi selesai.
Dengan begitu, hasil perbaikan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendidikan.
Anggaran Tambahan untuk Buku Tulis hingga Sekolah Unggul Garuda
Tidak hanya revitalisasi dan digitalisasi, ABT 2026 juga mencakup sejumlah program pendukung pendidikan lainnya.
Salah satunya penyediaan buku tulis bagi peserta didik melalui Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Khusus di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, tambahan anggaran tersebut juga mendukung empat Sekolah Unggul Garuda serta pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Untuk memastikan seluruh program berjalan, Kemenag diminta menyiapkan rincian alokasi anggaran dan sasaran penerima pada masing-masing satuan kerja.
Kemenag juga harus melengkapi dokumen pendukung yang diminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan program akan terus dipantau agar tambahan anggaran sekitar Rp2,38 triliun dapat digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. ***
