POJOKSATU.id — Program pendidikan militer bagi pelajar yang dinilai bermasalah, resmi dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Program ini bukan sekadar wacana, melainkan akan mulai diuji coba pada awal Mei 2025 dengan sasaran siswa-siswa SMA sederajat yang kerap melanggar aturan, bahkan menunjukkan perilaku ekstrem seperti tawuran dan ketergantungan gim.

Gubernur yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM itu memastikan program ini akan dimulai pada 2 Mei 2025 di sejumlah sekolah yang dianggap rawan, termasuk di Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Cianjur.

Dalam tahap awal, siswa SMA, SMK, dan MA yang terindikasi melakukan pelanggaran berat akan dipilih mengikuti pendidikan karakter di barak militer.

Program ini melibatkan TNI dan Polri, dengan penyediaan 30 hingga 40 barak militer yang sudah disiapkan.

Baca Juga: Bukan Pendidikan Perang, Ternyata Begini Rencana Dedi Mulyadi untuk Siswa Nakal yang Dikirim ke Barak TNI

Barak-barak ini akan digunakan sebagai tempat pembinaan intensif, menggantikan kegiatan belajar di sekolah formal selama enam bulan hingga satu tahun.

Kriteria Siswa Masuk Barak

Menurut Dedi, siswa yang akan dikirim ke barak militer adalah mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang.

Setidaknya terdapat empat kriteria utama yang menjadi fokus: siswa yang sering tawuran, mabuk-mabukan, kecanduan gim seperti Mobile Legends, serta yang kerap bolos sekolah tanpa alasan jelas.

"Anak-anak yang tukang tawuran, tukang mabuk, main Mobile Legends terus, dan bolos sekolah, dari rumah berangkat tapi nggak sampai sekolah, itu semua masuk," ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/04/2025).

Selain itu, mereka yang diketahui sering mengancam orang tua, membuat keributan di sekolah, atau susah diatur juga berpotensi besar masuk program ini.

Bukan Latihan Perang

Dedi menekankan bahwa pendidikan militer ini bukan untuk melatih siswa menjadi tentara atau belajar teknik perang.

Fokus utamanya adalah membentuk kepribadian siswa agar lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Dana Hibah Pesantren DIUBEK-UBEK Kang Dedi, Yayasan Eks Wagub Jabar Diduga Terima Aliran Dana Hingga Rp45 Miliar, Begini RINCIANNYA

"Ini bukan pelatihan perang. Anak-anak itu diajak hidup sehat. Tidak minum-minuman, tidak merokok, tidak makan eximer, tidak minum ciu," ungkap Dedi.

Dalam barak, siswa akan menjalani jadwal ketat mulai dari jam tidur pukul 20.00 malam, bangun pukul 04.00 pagi, mandi, merapikan tempat tidur, membersihkan lingkungan, sarapan, hingga kegiatan olahraga seperti sepak bola, voli, push up, dan sit up.

Pembinaan Spiritual

Siswa yang beragama Islam akan diarahkan untuk menjalani puasa pada hari Senin dan Kamis. Setelah waktu Maghrib, mereka juga akan dibimbing untuk belajar mengaji.

"Senin-Kamis diajarin puasa. Setelah Maghrib belajar ngaji. Ini pembinaan yang tidak mereka dapatkan di rumah," kata Dedi.

Diharapkan dengan kombinasi pendekatan fisik dan spiritual, anak-anak ini bisa kembali ke lingkungan sekolah dan keluarga dengan perilaku yang lebih baik dan mental yang lebih sehat.

Baca Juga: KANG DEDI Terkejut Dana Hibah Pesantren Garut Capai Rp 78 Miliar, Padahal JALAN RUSAK Dikeluhkan Warga, Ada Temuan Yayasan BODONG

Daerah Siap Jalankan Program

Sejumlah kepala daerah di Jawa Barat telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan program ini bekerja sama dengan institusi militer.

Kabupaten Purwakarta telah berkoordinasi dengan Batalyon Armed IX Pasopati, sementara Kabupaten Cianjur juga mengaku siap berpartisipasi.

"Saya sudah ditelepon Bupati Purwakarta. Mereka siap bekerja sama. Malam ini saya akan cek lagi siapa saja yang siap dari kabupaten dan kota," jelas Dedi.

Seleksi Ketat, Orang Tua Terlibat

Pemilihan siswa yang akan mengikuti program ini tidak dilakukan sepihak.

Dedi menjelaskan bahwa akan ada koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua untuk menentukan siapa yang akan dikirim ke barak militer.

Menurutnya, hanya siswa yang benar-benar sulit dibina dan berisiko tinggi terlibat dalam tindakan kriminal atau pergaulan bebas yang menjadi prioritas.

Didukung Regulasi

Tak hanya soal pendidikan militer, Dedi juga mendorong lahirnya kebijakan yang melarang siswa di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor.

Ia berharap akan ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menegaskan aturan ini.

Baca Juga: Sekolah Tingkat SMA SMK di Jawa Barat Terapkan WAJIB MILITER Mulai Tahun Ajaran Mendatang, Bentuk BELA NEGARA dan Cegah TAWURAN, Ada Pembina TNI Polri

 

Dedi memastikan bahwa siswa yang mengikuti program ini tetap berstatus pelajar dari sekolah asal mereka.

Meski tidak mengikuti sekolah formal selama program berjalan, pembinaan di barak militer akan memperkuat karakter mereka sebagai bekal kembali ke lingkungan belajar. ***