POJOKSATU.id - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya mengeluarkan keputusan penting yang menyangkut nasib ribuan tenaga honorer di Indonesia.
Dalam keputusan terbaru yang telah ditetapkan, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tegas tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2025.
Keputusan tersebut diteken langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dan tertuang dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan demikian, peluang bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam sistem resmi BKN untuk menjadi bagian dari ASN jalur PPPK paruh waktu dipastikan tertutup.
Baca Juga: Waspadai Syarat Tambahan! Tak Semua Formasi CPNS Bisa Dilamar Bebas
Mengacu pada ketentuan dalam keputusan tersebut, hanya tenaga honorer yang sudah masuk dalam database pegawai non-ASN milik BKN yang dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu pada tahun 2025.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan sistem pendataan ASN secara nasional dan menghindari tumpang tindih status kepegawaian.
“Pengangkatan PPPK paruh waktu tahun 2025 hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang sudah terdata resmi di BKN. Di luar itu, tidak bisa diakomodasi,” tegas Menpan RB Rini Widyantini dalam keterangan resminya.
Meski mayoritas tenaga honorer non-database dinyatakan tidak bisa diangkat, Keputusan Menpan RB tersebut memberikan pengecualian sangat terbatas bagi dua kategori honorer yang tidak terdaftar di database BKN namun tetap bisa dipertimbangkan:
Baca Juga: 14 Kategori PNS Ini Tak Lagi Terima Gaji Bulanan, Ini Alasan Pemerintah
-Tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus
-Tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tetapi tidak berhasil mengisi formasi yang dibutuhkan
Kedua kelompok tersebut dinilai telah melalui proses seleksi resmi negara dan dapat diberi ruang dalam skema PPPK paruh waktu, meskipun belum terdaftar di sistem database BKN.
Dalam istilah resmi, tenaga honorer yang tidak masuk dalam sistem database BKN ini dikenal dengan sebutan “R4” atau “kategori non-database BKN”.
Baca Juga: UIP JBT Dorong Pemberdayaan Ekonomi dan Kesetaraan Gender di Sekitar Proyek PLTA Cisokan
Mereka adalah individu yang selama ini bekerja di berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tetapi tidak terdata secara resmi dalam rekap nasional BKN sebagai tenaga non-ASN.
Selama bertahun-tahun, kelompok honorer R4 menjadi bagian dari polemik klasik ketenagakerjaan di sektor publik.
Banyak di antara mereka yang bekerja dengan status tidak tetap, tanpa SK resmi dari pejabat pembina kepegawaian, dan tidak tercover dalam sistem kepegawaian nasional.
Dengan keputusan terbaru ini, pemerintah memberikan sinyal bahwa penataan ASN dan PPPK ke depan akan berbasis data valid dan sistematis, bukan sekadar pengakuan administratif internal masing-masing instansi.
Penting dicatat, PPPK paruh waktu yang diangkat pada tahun 2025 tetap akan mendapatkan Nomor Induk PPPK (NIP3K) atau Nomor Identitas Pegawai ASN.
Artinya, meski statusnya tidak penuh waktu, kedudukan mereka tetap diakui secara resmi dalam sistem kepegawaian nasional.
Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa skema PPPK paruh waktu bukanlah bentuk pekerjaan informal, melainkan bagian sah dari ASN dengan perjanjian kerja terbatas jam kerja.
Baca Juga: MAKIN KETAT! Syarat Baru Penyaluran TPG Triwulan 3 agar Dana Bisa Cepat Masuk ke Rekening!
Pemerintah melalui Menpan RB menyatakan bahwa keputusan terkait pengangkatan PPPK paruh waktu tahun 2025 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Bagi tenaga honorer R4 yang masih berharap diangkat menjadi PPPK, satu-satunya peluang adalah melalui seleksi CPNS atau PPPK reguler dengan mengikuti prosedur dari awal.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah dalam merapikan sistem kepegawaian, menghapus praktik honorer tanpa kepastian status, serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas belanja pegawai.
***
