PANDEGLANG, POJOKSATU.id - Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus menuai sorotan tajam.

Kali ini, publik mempertanyakan dugaan keterkaitan rencana translokasi satwa langka tersebut dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten.

Isu ini mencuat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan WUP Provinsi Banten pada Februari 2026 lalu.

Dalam beleid tersebut, perairan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon rupanya turut masuk dalam peta wilayah pertambangan.

Kondisi ini langsung memicu tanda tanya besar mengenai potensi aktivitas tambang di sekitar habitat terakhir Badak Jawa di dunia tersebut.

Sejumlah elemen, mulai dari aktivis lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), anggota DPR, hingga pemerhati hak asasi manusia (HAM), ikut angkat suara menyoroti kebijakan ini.

Mereka mendesak pemerintah membuka kajian ekologis secara transparan dan memastikan kawasan konservasi tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis pertambangan.

Ironisnya, di tengah ramainya polemik tersebut, warga yang tinggal di sekitar kawasan Ujung Kulon justru mengaku tidak tahu-menahu soal penetapan wilayah tambang di daerah mereka.

Wawan, salah seorang warga setempat, mengaku informasi yang selama ini ia dengar hanyalah sebatas rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

“Wah kalau soal bakal ada tambang enggak tahu. Yang kita tahu badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon mau dipindahkan. Itu saja,” ujar Wawan.

Meski baru mendengar kabar soal penetapan WUP, Wawan menegaskan penolakannya apabila pemindahan Badak Jawa ternyata berkaitan dengan pembukaan kawasan tambang.

Ia menilai sangat tidak adil jika satwa kebanggaan daerah mereka dipindahkan, sementara lingkungan tempat tinggal warga justru terancam rusak.

“Sudah mah badaknya mau diambil, masa lingkungannya mau dirusak juga. Enggak setuju,” tegasnya.

Kekhawatiran warga ini kian memperpanjang daftar penolakan terhadap nasib masa depan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sebelumnya, pemerintah menyebut rencana translokasi Badak Jawa sebagai langkah konservasi untuk mengantisipasi ancaman bencana alam, seperti potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, dengan target pembentukan populasi cadangan pada 2029.

Namun, terungkapnya penetapan WUP di sekitar kawasan TNUK membuat transparansi pemerintah kini berada di bawah sorotan publik.

Masyarakat menuntut kejelasan mengenai batas wilayah tambang, potensi dampak kerusakan ekosistem, serta memastikan upaya penyelamatan Badak Jawa tidak menjadi karpet merah bagi eksploitasi lingkungan di Ujung Kulon***