POJOKSATU.id - Penundaan pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 membawa dampak besar dan efek domino.
Penundaan diumumkan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama pada Rabu, 5 Maret 2025 di Gedung DPR, Jakarta.
Jadwal terbaru, pengangkatan CPNS 2024 baru bisa dilakukan pada Oktober 2025.
Sementara pengangkatan PPPK 2024 lebih lama lagi, yakni pada Maret 2026.
Padahal dari jadwal sebelumnya, pengangkatan CPNS 2024 dan semestinya dilakukan pada Maret 2025.
Sementara pengangaktan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 dilakukan 2 tahap.
Yakni pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan tahap 2 seharusnya pada Juli 2025.
Di sisi lain, banyak pelamar CPNS 2024 yang dinyatakan lulus sudah resign dari pekerjaan sebelumnya.
Keputusan risign tersebut mengikuti persiapan pengangkatan seusuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Aba Subagja, mengakui hal tersebut.
"Karena memang ada kewajiban dia keluar, karena memang sudah ada jadwal tadi keluar, lalu ini ada waktu pengangkatan 1 Oktober 2025," kata Aba, dikutip Pojoksatu.id dari kanal Youtube KemenPANRB, Senin 10 Maret 2025.
Pemerintah pun buka suara mengenai polemik para CPNS 2024 yang sudah resign namun harus menunggu pengangkatan yang ditunda.
Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengatakan CPNS adalah pihak yang paling berdampak.
Hal tersebut ia nilai dari PPPK yang lolos, sebagian besar sudah bekerja di instansi pemerintah.
Jadi menurutnya sudah lebih tahu mengenai budaya kerja maupun permasalahan birokrasi yang biasanya dihadapi.
"Mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya langsung sudah move-on," kata Haryomo.
"Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin berbeda, maka sambil menunggu Oktober itu akan diberikan pembekalan," terangnya.
Pembekalan sambil menunggu Oktober 2025 tersebut bisa beragam.
Mulai dari pengenalan birokrasi, tugas yang bakal dikerjakan, dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh CPNS.
"Jadi, nanti apa saja sih yang wajib dilakukan oleh seorang ASN? Apa yang tidak boleh? Gimana sanksinya?" kata dia.
"Sehingga itu diharapkan bisa membuat para CPNS maupun PPPK sudah mengetahui betul," sambungnya.
Mengenai sistem pembekalan, Haryomo menyerahkan pada instansi masing-masing, sehingga bisa dilakukan secara online maupun offline.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
