POJOKSATU.id – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki peran strategis dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menghasilkan kebijakan publik yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan nasional.
Pesan tersebut disampaikan Brian Yuliarto saat memberikan pembekalan kepada Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026.
Baca Juga: Sulap Kotoran Sapi Jadi Biogas, Pertamina Ajak Warga Jaga Kelestarian Sungai Cikapundung
Birokrasi Harus Adaptif dan Berbasis Data
Dalam paparannya, Brian menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan kini menghadapi perubahan paradigma seiring tantangan global yang berkembang semakin cepat.
Menurutnya, birokrasi tidak lagi cukup hanya menjalankan administrasi, tetapi harus mampu beradaptasi, menyederhanakan proses pelayanan publik, serta menjadikan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan.
Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Tantangan utamanya bukan pada ketersediaan potensi, melainkan kemampuan birokrasi dalam mengelola sumber daya tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Febrie Melenggang Tak Pakai Rompi Tahanan Tangan Tak Diborgol, Malah Mengaku Dikriminalisasi
Birokrat Diminta Berpihak kepada Warga Rentan
Brian Yuliarto juga mengingatkan para Praja IPDN agar menjadi aparatur negara yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian negara.
"Jadilah birokrat yang berpihak kepada warga yang paling rentan. Orang yang kuat akan selalu mampu mengurus dirinya sendiri, tetapi mereka yang lemah membutuhkan kehadiran negara," tegas Brian.
Ia mendorong para calon aparatur pemerintah untuk terus belajar, berinovasi, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Baca Juga: Sosok 3 Polisi Arogan Pengintimidasi Satpam Bundaran HI Anggota Polda Jabar, Mobilnya Plat Palsu
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya berupa perubahan aturan, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Brian menilai daya saing Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan kemampuan aparatur negara dalam menjalankan kebijakan secara efektif.
IPDN Didorong Jadi Kampus Berdampak
Pada kesempatan tersebut, Brian juga mendorong IPDN menjadi contoh perguruan tinggi yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan sekitar.
Baca Juga: Astra Honda Berbagi Ilmu di SMK PANDU 2 Bogor, Bekali Siswa Siap Hadapi Dunia Kerja
Salah satu langkah yang diusulkan ialah pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan kampus sebagai implementasi semangat kampus berdampak.
Model tersebut diharapkan dapat diterapkan para Praja ketika nantinya bertugas di berbagai daerah sehingga mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
IPDN Perkuat Kompetensi ASN Berdaya Saing Global
Sementara itu, Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan bahwa kampus terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan mampu bersaing di tingkat global.
Baca Juga: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Melawan, Penahanannya Belum Cukup Bukti, Tak Mau Diborgol
Saat ini IPDN telah mengantongi akreditasi Unggul dengan 13 program studi. Sistem pembelajarannya juga diperkuat melalui pembinaan kedisiplinan akademik dan peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi seluruh Praja.
Selain itu, IPDN juga mendorong para lulusannya melanjutkan pendidikan melalui berbagai program beasiswa sebagai bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
"IPDN terus berkomitmen meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kompetensi akademik, karakter kepemimpinan, dan kemampuan berdaya saing global," ujar Halilul Khairi.
Ia menambahkan, IPDN saat ini memiliki sekitar 47 ribu alumni yang telah mengabdi di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, hingga pejabat pimpinan tinggi di kementerian dan lembaga.
Melalui pembekalan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berharap para Praja Utama IPDN mampu menjadi aparatur pemerintah yang adaptif terhadap perubahan, menjunjung tinggi integritas, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan kebijakan publik yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, perguruan tinggi diharapkan terus melahirkan pemimpin yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.***
