POJOKSATU.ID - Peneliti kebijakan publik dan politik Center for Indonesia Reform, Subhan Akbar menilai, untuk mengefektifkan tujuan pembentukannya, Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara (BPI Danantara) hendaknya mengevaluasi kinerja semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Menurut dia, Danantara harus memberi perhatian lebih pada kinerja keuangan PT. Telkom yang dinilai kurang memuaskan.
“Kalau direksi Telkom tidak dibenahi pada RUPST nanti, ini akan jadi salah satu batu sandungan Danantara,” kata Subhan dalam keterangannya Jumat 16 Mei 2025)
Subhan mengingatkan kembali akan tujuan Danantara yaitu mengoptimalkan kekayaan negara, mengkonsolidasi aset dan kekuatan ekonomi BUMN, serta meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN bagi perekonomian Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasional.
Baca Juga: Bupati Karawang Ucapkan Terima Kasih atas Penyelamatan Pendaki di Gunung Cikuray
Namun, jika diperhatikan dengan baik, kinerja keuangan BUMN PT Telkom cenderung mengalami penurunan setidaknya dalam tiga tahun belakangan.
Pada laporan kuartal I-2025, pendapatan konsolidasi PT Telkom yang mencapai Rp36,6 triliun, EBITDA sebesar Rp18,2 triliun dengan margin 49,8 persen dan laba bersih Rp5,8 triliun (margin 15,9 persen), menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kuartal I-2024.
Pada kuartal I-2024, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp37,4 triliun, EBITDA tercatat Rp19,4 triliun (margin kisaran 51,9 persen), dan laba bersih operasi Rp6,3 triliun (margin 16,9 persen).
Bahkan, jika dibandingkan dengan kuartal I-2023, kinerja keuangan Telkom juga menunjukkan penurunan.
Kuartal pertama 2023, Telkom membukukan pendapatan konsolidasi Rp36,09 triliun, EBITDA sebesar Rp18,9 triliun, dengan laba bersih Rp6,42 triliun.
Menurut dia, jika tidak dibenahi, tren penurunan ini berpotensi terus berlanjut dan kemampuan perseroan untuk menjadi salah satu penopang Danantara, menjadi pertanyaan.
“Gimana mau terbang mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara Telkom butuh didorong. Nantinya jadi kebalik-balik. Istilahnya, semua BUMN menaruh Danantara di atas kepala mereka, supaya terbang bersama, eh ada satu BUMN yang nyelip terikat rantai, kan nggak bisa terbang kalau begitu” kata Subhan
Dia menilai, dibandingkan dengan perusahaan kompetitor, kondisi keuangan Telkom bisa dibilang kurang memuaskan. Seperti, PT Indosat Tbk (ISAT) alias Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH), terlihat berhasil menjaga tren positif dalam tiga tahun terakhir yang terus naik, meskipun angkanya dibawah Telkom. Padahal, Indosat bukan perusahaan yang mendapat penyertaan modal negara (PMN), seperti Telkom.
Pada laporan keuangan kuartal 1 – 2023, ISAT membukukan pendapatan sebesar Rp11,94 triliun, EBITDA Rp5,32 triliun dengan (margin 44,6 persen), kemudian laba bersihnya Rp929,06 miliar.
Kemudian, berdasarkan laporan kuartal pertama 2024 mengalami peningkatan, dimana Indosat mencatatkan pendapatan konsolidasi mencapai Rp13,83 triliun, naik 15,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 (Rp11, 94 triliun), EBITDA juga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, yaitu 22,1 persen menjadi Rp6,5 triliun, dengan laba bersih Rp1,39 triliun (tumbuh 39,36 persen).
Tak berhenti di situ, pada laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025 ini, Indosat membukukan Rp13,6 triliun (turun tipis 1,9 persen dibanding tahun lalu), EBITDA tercatat Rp6,4 triliun (margin 47,2 persen), namun labar bersihnya naik 1,3% menjadi Rp1,3 triliun.
“Gak masuk akal juga kalau Telkom berdalih bahwa kinerja mereka menurun imbas faktor global misalnya. Coba bayangkan dari data-data itu, Indosat jelas bukan perusahaan BUMN, nggak dapat suntikan PMN, tapi kinerja keuangannya naik, kalau pun turun, ya tipis. Nah, kalau Telkom, sudah lah dimudahkan regulasi, dapat suntikan PMN, kinerjanya malah stagnan,” paparnya.
Dia mengingatkan, kinerja Telkom yang kurang memuaskan tersebut, jangan sampai menjadi penghambat bagi BPI Danantara, sebab potensi ke arah itu ada.
Di mana, Telkom kemungkinan akan disibukkan oleh persoalan hukum yang mendera Telkom Group maupun anak usahanya. Meskipun, Telkom tentu sepenuhnya akan menyerahkan penanganannya kepada penegak hukum.
Seperti kasus dugaan pembiayaan fiktif senilai Rp 431 miliar, yang diklaim Telkom merupakan hasil audit internal yang kemudian diserahkan ke penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, lalu dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta untuk menanganinya saat ini.
Kemudian, kasus pengadaan barang dan jasa di PT Sigma Cipta Caraka alias Telkomsigma (anak usaha Telkom Group) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini, ditambah baru-baru diramaikan oleh kasus dugaan proyek fiktif TaniHub yang berpotensi merugikan negara Rp400 miliar, serta dugaan kasus lainnya.
Baca Juga: Bupati Karawang Ucapkan Terima Kasih atas Penyelamatan Pendaki di Gunung Cikuray
Menurut dia, dari dugaan kasus di atas menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan integritas direksi dalam mengelola perusahaan. Jika direksi Telkom tidak dibenahi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) yang dijadwalkan 27 Mei 2025 mendatang, maka Telkom berpotensi menjadi salah satu batu sandungan bagi Danantara.
Padahal, Danantara diharapkan menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di mata global, namun berpotensi ternodai atau terhambat oleh kinerja Telkom yang cenderung stagan.
“Dalam situasi ini, penting bagi pemegang saham Telkom untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja direksi dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, tujuannya supaya Telkom dapat menjadi salah satu perseroan yang menopang Danantara untuk meningkatkan ekonomi Indonesia,” tutupnya.***
