CIREBON, POJOKSATU.ID - Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (22/10/2026).
Mereka mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap sejumlah persoalan krusial, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan BBM bersubsidi, stabilitas rupiah, hingga pengusutan kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada ratusan orang.
Mengenakan jaket hijau dan pakaian hitam, para mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui orasi di depan gerbang gedung dewan. Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, mengatakan tuntutan mahasiswa menyangkut persoalan penting yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah percepatan penanganan karhutla.
Mahasiswa meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
"Mereka meminta agar penanganan kebakaran karhutla dilakukan dengan cepat, meningkatkan status menjadi siaga bencana, sekaligus meminta seluruh pelaku atau mafia-mafia ditangkap," kata Harry.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa menyoroti ketersediaan BBM bersubsidi. Mereka meminta pemerintah menjamin kelancaran pasokan dan distribusi bahan bakar agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Menurut Harry, mahasiswa juga menyinggung keterlambatan ketersediaan BBM di sejumlah tempat. Mereka berharap pasokan BBM bersubsidi tetap aman hingga akhir 2026 dan berlanjut pada tahun berikutnya.
"Mahasiswa meminta agar ketersediaan BBM bersubsidi sampai akhir tahun dan tahun berikutnya tetap tersedia," ujarnya.
Mahasiswa turut mendesak pemerintah memperhatikan stabilitas nilai tukar rupiah. Mereka berharap kebijakan ekonomi mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah tekanan ekonomi semakin membebani kehidupan sehari-hari.
Di antara sejumlah tuntutan tersebut, kasus dugaan keracunan makanan dalam program MBG di Kota Cirebon menjadi perhatian serius.
Insiden yang berdampak pada ratusan orang itu mendorong mahasiswa meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan pihak yang terbukti bertanggung jawab ditindak tegas.
Mahasiswa menilai penanganan kasus tidak boleh berhenti pada sanksi administratif apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur tindak pidana.
Harry menegaskan, proses hukum harus ditempuh apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya kesengajaan atau pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.
"Kalau ada unsur kesengajaan dan ada yang bisa dipidana, harus dilakukan dengan tegas," tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Harry mengungkapkan DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
DPRD juga berencana memanggil pengelola SPPG dalam waktu dekat untuk membahas penerapan prosedur operasional standar (SOP), terutama dalam proses pengolahan dan penyediaan makanan pada program MBG.
"Kemarin DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III sudah melakukan sidak di SPPG. Dalam waktu dekat, kami berencana mengundang pihak SPPG agar tetap memperhatikan SOP," pungkas Harry.***
