CIREBON, POJOKSATU.ID - Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kian menjadi sorotan. Hingga Rabu (21/10/2026), sebanyak 270 orang dilaporkan terdampak, terdiri dari 231 anak-anak dan 39 orang dewasa. Seorang balita berusia empat tahun bahkan sempat mengalami penurunan kesadaran hingga harus menjalani perawatan intensif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Hj. Siti Maria Listiawaty, mengatakan ratusan korban telah mendapatkan penanganan medis di delapan rumah sakit. Data yang disampaikan mencatat 211 pasien menjalani rawat inap, sementara 77 lainnya memperoleh penanganan rawat jalan.

Balita yang dirawat di RS Siloam tersebut sempat mengalami kondisi yang dikaitkan dengan syok hipovolemik, yakni penurunan volume cairan dalam tubuh yang dapat terjadi akibat kehilangan cairan secara berlebihan, termasuk karena muntah dan diare.

Meski sempat mengkhawatirkan, kondisi balita itu dilaporkan telah sadar sepenuhnya saat pemantauan sekitar pukul 23.00 WIB. Dinas Kesehatan juga menyebut belum menerima laporan pasien kritis lainnya dalam pemantauan tersebut.

Di tengah penanganan korban, pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya pasien. Distribusi pasien ke rumah sakit dengan kapasitas yang masih tersedia dilakukan agar pelayanan medis tetap berjalan optimal.

Salah satu temuan yang kini menjadi perhatian petugas adalah keluhan sejumlah korban terhadap menu sop telur puyuh yang dibagikan melalui program MBG.

Berdasarkan wawancara awal dengan pasien, beberapa korban mengaku kuah sop terasa asam. Bahkan, seorang guru yang hanya mencicipi kuah tanpa memakan telur puyuh dilaporkan mengalami diare.

Guru tersebut sempat mengingatkan para siswa agar tidak melanjutkan konsumsi makanan setelah merasakan kejanggalan pada rasa kuah.

Meski demikian, Dinas Kesehatan belum menyimpulkan sop telur puyuh sebagai penyebab kejadian. Kepastian mengenai sumber kontaminasi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), muntahan pasien dari RS Siloam, serta sampel tinja pasien di RS Ciremai telah dikumpulkan dan dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat.

Menurut Siti Maria, pemeriksaan laboratorium diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat 14 hari.

Pemeriksaan awal terhadap sejumlah pasien juga menemukan peningkatan jumlah sel darah putih atau leukositosis. Namun, temuan tersebut belum cukup untuk memastikan penyebab penyakit yang dialami para korban.

Untuk mengantisipasi munculnya korban baru, Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan puskesmas menelusuri kasus di 28 institusi pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga tempat penitipan anak atau daycare.

Penelusuran tidak terbatas pada siswa yang menyantap makanan di sekolah. Petugas juga memantau anggota keluarga yang diduga ikut mengonsumsi makanan MBG setelah dibawa pulang.

Pengawasan turut dilakukan terhadap penerima manfaat program di posyandu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam laporan awal, tiga balita juga disebut terdampak, sementara belum ditemukan laporan kasus pada ibu hamil dan ibu menyusui.

Dinas Kesehatan sekaligus meluruskan kabar mengenai dugaan adanya korban meninggal dunia yang beredar di media sosial. Berdasarkan konfirmasi kepada puskesmas, petugas lapangan, dan kader, informasi tersebut tidak sesuai dengan hasil penelusuran pada saat itu.

Siti Maria mengatakan, kemungkinan adanya kelalaian manusia atau human error masih perlu ditelusuri. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah kejadian berkaitan dengan pelanggaran prosedur pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan.

Ia mengingatkan bahwa makanan MBG seharusnya dikonsumsi maksimal empat jam setelah selesai dimasak. Karena itu, waktu pengolahan, pengiriman ke sekolah, hingga makanan dikonsumsi siswa menjadi bagian penting dalam penyelidikan.

Risiko juga perlu diperhatikan apabila makanan dibawa pulang dan baru dikonsumsi setelah melewati rentang waktu tersebut.

Menurut Siti Maria, SPPG yang bersangkutan sebelumnya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pada pemeriksaan terdahulu, indeks kesehatan lingkungannya tercatat di atas 80 persen.

Namun, sertifikasi tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh proses berjalan aman apabila standar operasional prosedur (SOP) tidak diterapkan secara konsisten.

“Kalau pelatihan sudah dilakukan, SOP-nya harus benar-benar dikerjakan. Jangan sampai hanya menjadi syarat,” ujarnya.

Siti Maria menjelaskan, laporan awal diterima sekitar pukul 16.00 WIB. Tim surveilans dan tenaga kesehatan kemudian bergerak ke RS Siloam untuk memantau kondisi pasien sekaligus mengoordinasikan penanganan.

Lonjakan pasien yang datang ke rumah sakit membuat pemerintah harus segera mengatur distribusi pasien ke sejumlah fasilitas kesehatan agar tidak terjadi penumpukan di rumah sakit yang kapasitasnya terbatas.

Dinas Kesehatan juga mengerahkan tenaga medis dari puskesmas untuk membantu pelayanan di instalasi gawat darurat (IGD). Bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah menyiapkan sekitar 14 ambulans untuk mendukung mobilisasi pasien.

Sejumlah rumah sakit yang terlibat dalam penanganan di antaranya RS Siloam, RS Ciremai, dan RSD Gunung Jati, serta fasilitas kesehatan lainnya di Kota Cirebon.

Sementara itu, penetapan status kejadian luar biasa (KLB) masih akan dikonsultasikan. Pemerintah juga menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk menentukan penyebab kejadian sekaligus menjadi dasar langkah penanganan berikutnya.

Untuk saat ini, Dinas Kesehatan memprioritaskan pemulihan seluruh korban, memperluas penelusuran, serta memastikan tidak ada pasien yang terlambat mendapatkan pertolongan medis.***