POJOKSATU.id, TEBINGTINGGI - Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi mengikuti rapat koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, pada Senin (8/1/2023).
Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai tingkat inflasi di Kota Tebing Tinggi pada bulan Desember 2023 sebar 0,56 persen.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA yang juga merangkap sebagai Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebing Tinggi, Nasrullah menyampaikan bahwa tingkat inflasi di lemang ini mengikuti Kota Pematang Siantar.
Baca Juga: Kesal Dijodoh-jodohkan dengan El Rumi, Fuji Ultimatum Shipper 'Elji' : Stop Kalian Halu!
“Untuk Inflasi di Kota Tebing Tinggi sendiri, berdasarkan data BPS Tebingtinggi, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tebing Tinggi mengikuti data dari IHK Kota Pematang Siantar,” ujar Nasrullah.
Ditambahkannya, pada bulan Desember 2023, tingkat inflasi Kota Pematangsiantar (m to m) sebesar 0,56 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 2,30 persen.
Selanjutnya, Nasrullah mengatakan untuk menekan agar terjadi penurunan angka inflasi tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar terus melakukan program pasar murah.
“Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi selalu melakukan kerjasama dengan pihak Perum Bulog untuk melakukan kegiatan Pasar Pengendalian Harga (PPH) dan Gerakan Pangan Murah (GPH) di setiap Kecamatan di Kota Tebing Tinggi,” beber Nasrullah.
Nasrullah juga mengatakan, dalam rakor bersama Kemendagri, Gurbernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia, Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi inflasi di masing-masing daerah saat ini masih bervariasi, meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023.
Tito juga mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.
Baca Juga: Sinopsis Film Ancika: Dia yang Bersamaku 1995, Kisah Cinta Dilan Setelah Putus dengan Milea
“Ditekankan kepada Pemerintah Daerah agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali.
Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” jelasnya.
Seluruh daerah diminta, apabila kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacain terus ini naik terus (inflasinya) dan di atas terus.
“Inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemerintah Daerah bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos."
"Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut,” harap Nasrullah. ***