CIREBON, POJOKSATU.ID - Penilaian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menempatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas di posisi kelima menteri dengan kinerja terburuk, dengan skor minus 43, menuai kritik dari Heru Subagia.

Mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) daerah tersebut menilai, hasil penilaian itu perlu dicermati secara kritis, terutama dari sisi metodologi dan relevansinya dalam menggambarkan kinerja pemerintah di sektor pangan.

Heru mempertanyakan sejauh mana survei persepsi berbasis media sosial dapat merepresentasikan pelaksanaan program pangan yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Menurut dia, penilaian terhadap seorang menteri tidak semestinya hanya bertumpu pada sentimen digital, tetapi juga perlu mempertimbangkan capaian program, pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat.

“Menilai seorang menteri yang sedang melakukan transformasi struktural besar-besaran di lapangan hanya lewat skema sentimen digital adalah bentuk kedangkalan metodologi,”ucapnya Rabu (14/10/2026).

Heru menilai, kinerja Zulhas perlu dilihat melalui sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan nasional.

"Salah satunya adalah upaya meningkatkan produksi pertanian melalui pembangunan dan perbaikan irigasi, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),"ungkapnya

Ia juga menyoroti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

Heru menyebut penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng pada Februari hingga Maret 2026 telah menjangkau lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat.

"Berbagai program tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja koordinasi pangan pemerintah," katanya

Selain ketahanan pangan, Heru menyoroti pembenahan lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut penataan dilakukan melalui skema pembenahan bertahap, dengan wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu prioritas.

Heru juga mengangkat program modernisasi pertanian sebagai indikator yang perlu diperhitungkan.

"Salah satu contoh yang disampaikan adalah fasilitasi 136 unit alat dan mesin pertanian di Kabupaten Kebumen untuk mendukung 56 kelompok tani yang tersebar di 19 kecamatan,"ujarnya

Di sektor perikanan, ia menyinggung pengembangan budi daya ikan dengan sistem bioflok sebagai bagian dari upaya mendorong produksi perikanan nasional.

Menurut Heru, program-program tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kinerja Menko Pangan semestinya tidak dilepaskan dari pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan.

Heru turut menyoroti integrasi program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) dengan penguatan koperasi desa dan kepastian pasar bagi petani serta pembudi daya lokal.

"Keterhubungan antara produksi, distribusi, dan pemasaran menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa,"pungkasnya

Atas dasar itu, Heru menilai penilaian terhadap Zulhas perlu diuji dengan data yang terukur, indikator yang jelas, dan capaian program yang dapat diverifikasi.***