POJOKSATU.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyinggung berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Ia menyebut program dengan anggaran besar itu masih menghadapi masalah setelah berjalan hampir dua tahun.
Baca Juga: Bandara Soetta dan Halim Akhirnya Ditutup Sampai Senin Dinihari, Ratusan Penerbangan Dibatalkan
“Seperti MBG, apa yang gagal? MBG kita akui gagal. Anggaran besar itu dalam dua tahun, masalah tidak berhenti, termasuk yang terakhir,” ujar Zulhas.
Menurutnya, pemerintah tidak memilih menghentikan program tersebut.
Sebaliknya, pembenahan akan dilakukan secara bertahap, terutama terhadap aspek manajemen dan pelaksanaan di lapangan.
Zulhas mengatakan persoalan manajemen yang menjadi sumber masalah telah diproses.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut telah menunjuk pimpinan baru untuk melakukan pembenahan.
Baca Juga: Sanksi Kepsek SD dan Guru Intim di Ruangan Sekolah Tunggu Rekomendasi Plt Bupati Pekalongan
“Manajemen yang bermasalah sudah diproses. Bapak Presiden sudah menunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat,” katanya.
Ia pun meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam program MBG.
“Kasihlah waktu kita satu-dua bulan ini. Kita akan bereskan bertahap, pelan-pelan. Satu-dua bulan ini, MBG kita akan selesaikan,” ucapnya.
MBG Tak Bisa Dihentikan
Meski mengakui pelaksanaan MBG bermasalah, Zulhas menegaskan pemerintah tidak dapat menghentikan program tersebut.
Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat merupakan bagian dari kewajiban negara yang disebutnya sebagai perintah konstitusi.
Baca Juga: AI Boleh Canggih, tetapi Sentuhan Guru Tetap Tak Tergantikan
“Kenapa MBG harus diberikan? Karena itu perintah konstitusi,” tegas Zulhas.
Ia menilai negara memiliki kewajiban untuk mencegah persoalan kemiskinan dan kekurangan gizi terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Tidak boleh orang miskin, anaknya kurang gizi, miskin, nanti kawin sama orang miskin, anaknya kurang gizi, miskin lagi. Nggak boleh. Kita tidak mau tahu. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara,” ujarnya.
Karena itu, Zulhas membedakan antara kebijakan MBG dengan persoalan dalam implementasinya.
Baca Juga: PPG Daljab 2026 Segera Digelar, Kemenag Soroti Kelulusan Guru dan Kesiapan Peserta
Menurut dia, kebijakan tersebut tetap dibutuhkan, sementara pelaksanaannya harus diperbaiki.
“Itu sudah. Pelaksanaannya tidak tepat, salah kita. Bukan kebijakannya yang tidak tepat, tetapi manajemennya yang tidak tepat dan kita perbaiki,” kata Zulhas.
Singgung Program Pemerintah Lain
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pengawasan dan pengelolaan di lapangan.
Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Hingga Pukul 17.30 WIB, Ini Bahaya Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Pesawat
Ia mencontohkan pembangunan kampung nelayan tematik yang menurutnya dapat berhasil apabila diawasi dan dikelola dengan baik.
“Anggaran besar, kalau kita bangun sekarang, ini kampung nelayan tematik. Sukses atau tidak, tergantung kita. Saudara awasi nggak kampung nelayan ini? Desa nelayan, saudara awasi nggak desa tematik ini? Kalau tidak diawasi, bisa tidak sukses,” tuturnya.
Zulhas kemudian menegaskan bahwa berbagai kebijakan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya melakukan perubahan mendasar setelah 28 tahun era reformasi.
Baca Juga: Bandara Soetta Ditutup Hingga Pukul 17.30 WIB, Ini Bahaya Abu Vulkanik Anak Krakatau Bagi Pesawat
“Masih banyak lagi program-program kita. Intinya adalah kebijakan pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo ini sangat mendasar, sebagai bentuk koreksi dari 28 tahun kita reformasi,” pungkasnya.
